Hal ini disampaikan ahli etika politik Universitas Airlangga, Edy Herry, kepada detikcom, Senin (17/10/2011). Ia memandang sikap presiden SBY menunjukan ketidakpekaan pemimpin memahami rasa kebangsaan rakyat Indonesia yakni 'sadumuk bathuk, sanyari bumi' (kedaulatan harus dibela dengan nyawa).
“Inilah 'diplomasi absurd' dimana pemimpin bertindak berdasar logika dan rasionalitas yang berbasis basa-basi politik tingkat tinggi yang serba formal, tetapi tidak sinkron dengan kondisi psikologis massa di bawah. Terjadi kesenjangan cara berpikir masyarakat yang masih berprinsip 'sadumuk bathuk, sanyari bumi' (kedaulatan harus dibela dengan nyawa),“ kata Eddy Herry.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pemimpin tidak lagi mampu mewakili masyarakat karena ia dipilih bukan karena dialog dan kesamaan 'rasa kebangsaan' dengan masyarakat, melainkan merasa menang sudah membeli mandat rakyat dengan politik uang,“ tandas staf pengajar Etika Politik dan Sosiologi Korupsi ini.
Alhasil, pemberian tersebut dianggap membuat kesenjangan politik antara pemimpin dengan rakyatnya. Lama-kelamaan, kata Eddy Herry, SBY dapat kehilangan legitimasinya.
“Ini merupakan fenomena political lag. Terjadi kesenjangan politik antara pikiran pemimpin dengan pemikiran rakyat yang dipimpinnya. Pemerintah seperti ini sejatinya telah kehilangan 'substansial legitimation'-nya,“ tukas sosiolog yang sempat dipenjara pada era Orde Baru karena memberi nama 'Gusur Soeharto' kepada anaknya yang baru lahir saat itu.
Sebelumnya, Yang Dipertuan Agong XIII Malaysia, Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah menerima bintang kehormatan Mahaputra Adipurna dari Pesiden SBY di Istana Negara.
Bintang Mahaputra ini merupakan bintang penghargaan sipil tertinggi. Dibawahnya terdapat bintang Bintang Mahaputra Adipradana, Bintang Mahaputra Utama, Bintang Mahaputra Pratama dan Bintang Mahaputra Nararya.
Dengan penghargaan ini, Raja Malaysia diakui presiden setara dengan tokoh nasional yang pernah menerima bintang tersebut seperti Abdurahman Wahid, BJ Habibie, Soeharto, Megawati dan Soekarno.
(Ari/van)










































