Lukman Edi: Tak Ada Salah SBY Pilih Menteri dari Internal Kementerian

Jakarta - Mantan Menteri PDT yang juga politisi senior PKB, Lukman Edi, menilai tidak ada salahnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari kalangan dalam Kementerian BUMN. Langkah ini dipandang penting demi efektifitas kerja mengingat sisa waktu kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II cukup singkat.

"Keunggulan orang dari dalam itu sudah paham, tidak perlu trainning. Kalau orang dari luar butuh adaptasi dan trainning," kata Lukman ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (16/10/2011).

Lukman mengatakan, sebenarnya orang luar juga bisa diangkat menjadi Menteri BUMN asal punya kualitas dan bisa bekerja dengan baik, cepat beradaptasi serta menguasi masalah BUMN. "Orang dari luar sebenarnya nggak masalah juga, asal mampu. Tapi masalahnya ya itu tadi,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute of Risk Studies, Hery Haryanto Azumi mengatakan, teka-teki siapa yang akan mengganti Mustofa Abubakar sebagai Menteri BUMN belum berakhir walaupun Wakil Menteri BUMN sudah ditunjuk, Mahmuddin Yasin yang sudah dipanggil ke Cikeas.

Terkait itu, ia menyarankan Presiden SBY mempertimbangkan untuk mengangkat pejabat internal Kemenneg BUMN pada level deputi untuk mengganti Mustofa Abubakar yang menderita sakit jantung. Setidaknya ada 3 alasan untuk itu. Pertama, mandat pemerintahan KIB II ini hanya tersisa 3 tahun.

Kedua, krisis global yang telah melanda zona dollar dan zona euro akan berdampak terhadap perekonomian global. BUMN sebagai lokomotif perekonomian nasional harus tetap solid untuk melalui masa-masa sulit ini.

Alasan ketiga, sepanjang usia Kementerian BUMN belum ada satupun Menteri yang berasal dari orang dalam.Selama itu terbukti usia pengabdian mereka tidak pernah selesai penuh satu periode. Mulai dari Tanri Abeng, Rozi Munir, Laksamana Sukardi, Sugiharto, Sofyan Jalil hingga Mustofa Abubakar.

"Pak SBY pasti mengambil pelajaran yang berharga dari proses selama ini. Jika pada akhirnya Menteri Negara BUMN tetap diambil dari kalangan eksternal, ada risiko-risiko yang akan dihadapi. Dan Risiko tersebut terjadi maka yang dipertaruhkan adalah seluruh portofolio Pemerintahan SBY-Budiono," katanya.

(zal/van)