"Enggak ada masalah, kalau ada partai yang mau keluar silakan," kata Anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok saat dihubungi detikcom, Sabtu (15/10/2011).
Selama ini PKS yang selalu mengungkapkan adanya kontrak politik sebagai acuan. Nah, Mubarok menilai hak prerogatif presiden diatur dalam konstitusi, tentu itu semua lebih tinggi dari sekedar kontrak politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bila kemudian ada partai yang merasa kontrak politiknya dilanggar kemudian keluar koalisi, Mubarok tidak khawatir. "Ya silakan saja, namanya orang ngontrak," imbuhnya.
Namun dia berharap, seandainya partai-partai tersebut tetap memilih bertahan di koalisi, diharapkan bisa bekerjasama mendukung pemerintahan. "Jadi jangan genit," tuturnya.
(ndr/fjp)
