Yang Penting Bukan Tambah Wakil Menteri, Tapi Ketegasan Pemimpin

Jakarta - Presiden secara mengejutkan menunjuk beberapa wakil menteri dalam reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Bahkan, Kementerian Pendidikan mendapat jatah dua wakil menteri. Padahal, jabatan wakil menteri ini sebenarnya tidak perlu jika pemimpinnya, dalam hal ini Presiden bersikap tegas.

"Persoalan utama yang kami lihat adalah soal ketegasan dari Kepala Negara, bagaimana memberikan, ketika diberi kewenangan penuh untuk mengelola pemerintahan ini. Maka ketegasan dari seorang pemimpin dibutuhkan ketika para menterinya tidak bekerja maksimal," kata peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (15/10/2011).

"Menteri yang tidak maksimal itu yang dievaluasi, bukannya dengan buka lowongan wakil menteri," imbuhnya.

Roy memaparkan, dengan penambahan pos wakil menteri, otomatis anggaran negara semakin membengkak.

"Ini justru agak kontradiktif dengan upaya SBY mengatasi upaya pemborosan anggaran. Kalau selama ini SBY sering pidato masalah gemuknya birokrasi, pemerintahan, maka wacana penambahan lowongan wamenteri ini kontradiktif dengan upaya pencapaian reformasi birokrasi di mana target utama reformasi birokrasi," papar Roy.

"Nah pertanyaan yang paling menadasar apakah benar reshuffle ini akan mendorong kinerja pemerintahan menjadi lebih baik, lebih punya daya gerak, memberi pelayanan kepada publik dan berfungsi maksimal dalam 3 tahun terakhir ini untuk capai 5 tahun," imbuhnya.

Roy memaparkan, dengan bertambahnya para wakil menteri, otomatis akan ada perubahan-perubahan SOP di kementerian-kementerian yang ada wakil menteri. "Dari sisi anggaran, ini akan bertambah, pertama penambahan anggaran gaji dan fasilitas, lalu wamenteri akan disediakan kendaraan baru, ruangan baru," katanya.

(anw/anw)