.webp)
"Sejak RUU ini dibahas, tujuan utama UU Intelijen untuk mereformasi intelijen. Sebelumnya sudah dilakukan Polri dan TNI meski proses reformasi keduanya belum selesai. Dalam isinya, UU ini banyak kelemahan, ini baru (dalam dunia intelejen) karena sebelumnya hanya di bawah pengawasa Presiden," kata Direktur Program Imparsial Al Araf dalam diskusi UU Intelijen di kantor Komisi Informasi Publik (KIP) Jl Abdul Muis, Jumat (14/10/2011).
Dalam praktik dunia internasional, dinas intelijen memainkan peranan penting untuk memenangkan kepentingan nasional masing-masing negara. Pekerjaanya tidak hanya mengumpulkan informasi rahasia tingkat tinggi, tetapi sekaligus melumpuhkan lawan dalam perang intelijen, baik lewat kontak fisik atau pun tidak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam skala global, elite intelijen dunia yang ditakuti masih dipegang oleh dinas rahasia Mossad (Israel) dan CIA (Amerika Serikat). Beberapa agen spionase lain yang masih membuat merinding seperti FSB (Rusia), M-16 yang melahirkan tokoh fiktif James Bond (Inggris) dan MSS (RRC).
Agensi tersebut ditakuti karena tingkat disiplin tinggi menyelesaikan misi, dukungan logistik, jaringan informasi, kemapanan struktur institusional hingga kekuatan diplomasi negara masing-masing di kancah global.
Berbagai buku mengenai sepak terjang agen spionase tersebut sudah banyak beredar seperti Legacy of Ashes: The History of the CIA karya Tim Weiner atau Ken Coboy yang menulis buku 'Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia'. Dari berbagai buku yang beredar, dipaparkan secara detil bagaimana agen rahasia bekerja mengacak-acak negara lain untuk kepentingan nasional.
Salah satu operasi intelijen terbaru datang dari pengakuan koruptor Gayus Tambunan saat ia divonis awal Januari lalu di PN Jakarta Selatan. Saat itu, dia mengaku 'dibantu' agen rahasia AS, CIA dalam aksinya jalan-jalan ke Macau dan Singapura.
"Berdasar cerita John Grace pada saya, John Grace bilang dia adalah agen CIA yang semua kegiatannya diketahui dan direstui oleh salah seorang anggota Satgas (Pemberantasan Mafia Hukum)," ujar Gayus yang memancing gelombang bantahan semua institusi resmi dari Satgas, DPR, Badan Intelijen Negara (BIN) dan lembaga pemerintah lain.
Sayang, dalam UU Intelijen yang baru disahkan, hanya mengatur sesuatu yang normatif tanpa spirit untuk membangun badan intelijen tangguh dalam pertarungan politik global. Menurut Petrus Suryadi, staff pengajar Universitas Dr Moestopo Beragama yang juga kerap memberi pembekalan terhadap atase pertahanan dan calon intelijen, UU tersebut justru masih terlalu lemah.
"Ini belum apa-apanya. Coba kalau yang membuat draft akademik (naskah awal sebelum menjadi Rancangan Undang-undang -red) pernah terlibat operasi intelijen, UU ini akan lebih ngeri lagi," ucap Petrus dalam kesempatan serupa.
Impasial juga menilai, UU tersebut penuh kelemahan, bahkan untuk tingkal nasional sekalipun. "Ini Undang-Undang BIN, bukan UU Intelijen. Hanya mengulang kebiasaan Orde Baru (yang menangkap masyarakatnya) untuk menginterogasi orang yang dicurigai," kritik Imparsial.
Alhasil, kemungkinan UU Intelijen melahirkan kekuatan intelijen Indonesia bersaing dalam perang global masih diragukan. Pun demikian, sebagai permulaan, UU tersebut patut diapresiasi. Kalau toh ada kekurangan, masih ada Mahkamah Konstitusi (MK) yang siap memveto undang-undang tersebut.
(Ari/anw)
