Usai Diperiksa KPK, Adik Nazaruddin Pilih Bungkam

Usai Diperiksa KPK, Adik Nazaruddin Pilih Bungkam

- detikNews
Jumat, 14 Okt 2011 17:01 WIB
Usai Diperiksa KPK, Adik Nazaruddin Pilih Bungkam
Jakarta - Adik M Nazaruddin, Muhajidin Nur Hasyim siang ini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk kakaknya. Muhajidin tidak memberikan komentar usai menjalani pemeriksaan.

Hasyim keluar pukul 16.25 WIB, setelah sebelumnya masuk ke Gedung KPK sekitar pukul 14.00 WIB. Mengenakan kemeja warna bergaris warna coklat, dia melenggang begitu saja masuk ke mobil Mercy B 234 RIK warna hitam miliknya.

Hasyim sendiri hari ini diperiksa sebagai saksi untuk Nazaruddin. Hasyim bukan 'orang baru' dalam kasus suap wisma atlet ini. Sejak awal, pihak KPK telah meminta pencegahan untuk Muhajidin supaya yang bersangkutan tidak dapat ke luar negeri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, pernah mengungkapkan, M Nasir dan Mujahidin Nur Hasyim beberapa kali ikut dalam rapat pembahasan fee untuk sejumlah pihak terkait proyek pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang, Sumatera Selatan di kantor Permai Group. Nasir adalah sepupu Nazaruddin yang juga anggota Komisi III DPR sementara Hasyim adalah adik Nazaruddin.

"Masalah fee, semua disuruh keluar, yang ada cuma saya, Bu Rosa, Bu Minarsih, kadang-kadang Pak Nasir, Pak Hasyim," kata Yulianis saat bersaksi untuk terdakwa kasus suap wisma atlet Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (10/8) silam.

Untuk mendapatkan proyek wisma atlet, Grup Permai mengeluarkan Rp 16 miliar yang diberikan kepada sejumlah pihak termasuk ke DPR. Menurut Yulianis, induk perusahaan milik Nazaruddin itu kemudian menyerahkan proyek wisma atlet kepada PT DGI dengan mendapatkan imbalan sebesar 14 persen dari pembayaran yang diterima PT DGI setiap termin.

Besaran fee 14 persen itu ditentukan dalam rapat-rapat terbatas yang dihadiri Rosa, Nazaruddin, Yulianis, dan terkadang Hasyim serta Nasir. Selain itu, disepakati pula fee 4 persen dari pembayaran termin pertama PT DGI Rp 33 miliar untuk dibagikan ke daerah.

"Memang selalu seperti itu. Ada meeting kecil. Setiap habis meeting besar, semua disuruh keluar, kita duduk berlima," ujarnya.

(fjp/mok)


Berita Terkait