Program e-KTP di Riau Terkesan Tidak Siap

Pekanbaru - Program e-KTP yang digelontorkan Kemendagri terkesan hanya mengejar proyek belaka. Contohnya yang terjadi di Riau, banyak kekurangan di sana-sini.

Demikian disampaikan, Direktur LSM, Advokasi Publik Rawa El Ramadi dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (14/10/2011) di Pekanbaru.

Menurut Rawa pelaksanaan e-KTP di Riau misalnya, hampir seluruhnya bermasalah. Ini karena ketidaksiapan SDM serta infrastruktur lainnya. Tidak ada kesiapan yang matang untuk program e-KTP tersebut.

"Kemendagri itu tidak berpikir dari bawah, tanpa lihat sumber daya di lapangan. Ini menunjukan tidak ada komunikasi yang baik antara daerah pusat. Kesannya Kemendagri hanya mengejar proyek dari alat elektronik tersebut," kata Rawa.

Seharusnya sebelum program itu digelontorkan, setidaknya sudah ada peninjauan ke lapangan. Ini berguna untuk mengetahui persiapan apa saja yang yang harus dilakukan guna mendukung pelaksanaan e-KTP tersebut. Sosialisasi harus dilakukan serta memberikan pelatihan khusus pada tenaga teknisnya.

"Tahapan seperti itu tidak dilakukan Kemendagri. Mereka hanya mengirimkan alat tersebut ke daerah dan diminta untuk segera menggebrak warga untuk buat e-KTP. Ini kan sangat aneh sekali. Yang kita lihat daerah kelabakan, mulai soal tenaga teknis, kondisi listrik dan tidak ada kesiapan masyarakat itu sendiri," kata Rawa.

Masih menurut Rawa, program e-KTP dengan sistem membuat undangan kepada masyarakat secara ramai-ramai dengan batas waktu yang ditentukan, hal itu jelas telah mengganggu aktivitas masyarakat. Bagaimana mungkin dalam sepekan masing-masing kecamatan menargetkan akan mendata sampai 900 orang secara bersama mengurus e-KTP tersebut.

"Program Kemendagri itu telah merepotkan masyarakat. Masyarakat kan punya kesibukan tersendiri, mengapa harus dipaksakan untuk mengurus e-KTP itu. Kita yakin program tersebut tidak akan terlaksana sampai tahun 2012 sesuai yang diinginkan Mendagri," kata Rawa.

Menurut Rawa, sebaiknya program itu dilaksanakan secara bertahap. Biarkan masyarakat mengurus e-KTP sesuai dengan masa berlaku KTP-nya masing-masing.

"Mana mungkin masyarakat suruh ramai-ramai mengurus e-KTP. Masak iya, dalam hitungan setahun, ratusan juta rakyat Indonesia serentak ngurus e-KTP. Ini program amburadul, dan tidak masuk akal. Kita yakin ini program ini tidak sesuai target," kata Rawa.

(cha/mok)