TI KPU: Mahal, Kontroversial dan ... Tak Berguna

Jakarta - Mahal, kontroversial dan akhirnya...tak berguna. Itulah nasib penghitungan suara dengan sistem teknologi informasi (TI) yang diperkenalkan KPU.Mahal, karena penyediaan infrastruktur TI ini menghabiskan dana ratusan miliar rupiah. Pada Pemilu legislatif lalu, dana yang dianggarkan mencapai Rp 200 miliar, dengan rincian Rp 145 miliar untuk komputer, Rp 27 miliar untuk telepon satelit, Rp 19 miliar untuk pendukung komunikasi dengan PT Telkom. Sistem ini kontroversial karena kinerjanya mengundang polemik berkepanjangan para pemerhati dan praktisi TI dan para peserta pemilu, legislatif maupun presiden.Mungkin yang paling parah dari atribut TI KPU adalah, tidak berguna. Itu karena pada akhirnya hasil penghitungan TI itu hanya akan masuk sampah. KPU nantinya akan memanfaatkan hasil penghitungan suara manual yang bersih dari teknologi tinggi untuk menetapkan hasil suara pemilu.Pada pemilu legislatif 5 April lalu, sistem penghitungan dengan TI telah menuai kritik. Mulai dari tidak semua daerah bisa memanfaatkan TI, hingga hasil penghitungan yang dinilai sejumlah partai, tidak valid. Tapi Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin menanggapinya dengan enteng,"Jadi, penghitungan resmi menggunakan sistem manual, kalau TI tidak jalan, tidak apa-apa," ujarnya.Teorinya, hasil penghitungan TI bermanfaat untuk mengetahui gambaran hasil penghitungan suara secara cepat dan transparan. Rasa penasaran masyarakat yang bertanya-tanya siapakah peserta pemilu yang memimpin pun terpenuhi.Namun, dalam perjalanannya sistem itu banyak diprotes kalangan TI sendiri dan peserta pemilu karena hanya melahirkan keresahan. "KPU selama ini menyatakan hanya hasil penghitungan suara manual yang akan akan dijadikan patokan. Itu menjadi senjata KPU jika sistem TI-nya dikritik," komentar Roy Suryo, pengamat telematika UGM yang intens mengamati hasil penghitungan suara TI KPU."Pernyataan itu menunjukkan bahwa KPU tidak yakin dengan sistem TI-nya sendiri," sambungnya.Dan karena nantinya hasil penghitungan TI itu pada akhirnya tidak berguna, sungguh sia-sia investasi ratusan miliar rupiah yang dikucurkan untuk membangun sistem TI. "Mengapa harus investasi besar-besaran dengan uang rakyat? Sayang kan rakyat harus membiayai hingga Rp 300 miliar kalau hasilanya hanya untuk sementara saja. Mendingan pakai quick count saja, hasilnya cepat dan tidak membebani rakyat,"urainya.Meski di pihak yang mengkritik sistem TI KPU, namun Roy tidak setuju jika penghitungan TI itu dihentikan di tengah jalan. "Jangan sampai berhenti. Teruskan saja untuk mengetahui sejauh mana kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kita nilai kinerjanya, kita nilai bersama. Kalau dihentikan di tengah jalan, nanti mereka akan beralasan, lha kami hanya bisa begini karena distop di tengah jalan," ungkap Roy.Sedangkan untuk pilpres putaran II September nanti, Roy menyarakan agar sistem TI KPU diubah dan diperbaiki. (nrl/)