.webp)
"Presiden SBY memilih bermain drama di reshuffle. Secara subtansi dengan mulai banyaknya wamen. Harus diingat, ini kabinet tergemuk dalam sejarah Indonesia pasca Orla," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (PuKAT) UGM Zainal Arifin Mochtar dalam pernyataannya kepada detikcom, Jumat (14/10/2011).
SBY, bila benar berpikir untuk kemajuan rakyat, seharusnya mengganti menteri yang nyata-nyata tidak bekerja dan selama ini membebani kabinet, misalnya terkait kasus korupsi atau kasus sosial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gaya SBY dalam reshuffle yang terlalu memikirkan pertimbangan politik itu justru menjadi bukti bahwa pemerintah tidak serius bekerja untuk rakyat.
"Cara ini sudah Nggak benar. Kayak telenovela, berlama-lama dan berputar-putar. Bikin kita berfikir bahwa SBY memang sedang bermain drama," tuturnya.
Terkait reshuffle kabinet, dalam pernyataannya di Cikeas, Kamis (13/10) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku menerima masukan dari masyarakat agar mengangkat menteri tidak perlu melihat partai politiknya, asalkan profesional dan bisa bekerja. Namun SBY menegaskan tak bisa serta merta seperti itu karena ada etika koalisi.
"Saya dengar pandangan dan kritik dari luar, sudah angkat saja siapa pun. Tidak perlu lihat siapa, dari mana asalnya tak perlu dari partai mana, sepertinya ideal. Tapi dalam real politics tentu tidak kenal seperti itu. Kita berkoalisi. Di negara mana pun ada etika koalisi, ada kewajiban," ujar Presiden SBY.
Hal itu disampaikan SBY dalam jumpa pers usai bertemu dengan para pimpinan partai politik anggota koalisi, di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/10/2011).
SBY menambahkan masih ada menteri dari parpol yang diyakini memiliki kapabilitas, integritas dan rekam jejak yang baik, maka rakyat akan mempercayainya. SBY berharap perombakan kabinet ini semacam kabinet kerja, meski berasal dari partai politik.
(ndr/vta)
