.webp)
"Ada pertunjukan mengumpulkan ketua parpol. Lalu ada pernyataan kami akan koalisi. Akhirnya masih transaksional. Walaupun SBY ngotot mengatakan dia tidak tersandera, kelihatan benar dia tersandera," ujar pengamat politik UI Iberahamsjah kepada detikcom, Kamis (14/10/2011) malam.
Politisi Hanura Akbar Faizal juga menilai SBY tersandera parpol koalisi. Hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Reshuffle harus mengganti menteri yang buruk dengan yang baik. Jangan sampai hitung-hitungan politis merusak hal ini.
"Dia memang tersandera oleh parpol-parpol. Ini menyalahi mandat yang diberikan rakyat. Rakyat memberi mandat presiden untuk menyusun kabinet. Rakyat tidak pernah memberikan mandat para ketua parpol untuk ikut-ikutan membentuk kabinet," kata Akbar saat dihubungi terpisah.
Akbar menilai wajar jika Presiden meminta pendapat parpol koalisi. Tetapi hanya sebatas pendapat. Bukan paksaan, apalagi sampai mengancam akan mencabut seluruh menterinya, jika ada satu yang direshuffle.
"Ini makin lama semakin seperti pertunjukan teater yang miskin naskah. Masyarakat disuruh melihat pemimpin parpol datang ke Cikeas. Reshuffle masih sebatas wacana," kritik Akbar.
Sebelumnya, Presiden SBY memberi kesan reshuffle masih akan memperhitungkan etika dalam partai koalisi. "Saya dengar pandangan dan kritik dari luar, sudah angkat saja siapapun. Tidak perlu lihat siapa, dari mana asalnya tak perlu dari partai mana, sepertinya ideal. Tapi dalam real politics tentu tidak kenal seperti itu. Kita berkoalisi. Di negara manapun ada etika koalisi, ada kewajiban," ujar Presiden SBY.
(rdf/mei)
