Komisi I DPR Panggil Panglima TNI dan Bais Terkait Camar Bulan

Komisi I DPR Panggil Panglima TNI dan Bais Terkait Camar Bulan

- detikNews
Jumat, 14 Okt 2011 06:28 WIB
Jakarta - Komisi I DPR rupanya tidak ingin gegabah dalam menentukan sikap terkait pencaplokan wilayah di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Komisi I akan meminta keterangan kepada Panglima TNI dan Badan intelijen strategis TNI terkait hal tersebut.

"Jam 09.00 WIB, Komisi I akan rapat dengan Panglima TNI dan Bais TNI tentang perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datu. Ada apa sebenarnya?" ujar Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin saat dihubungi wartawan, Jumat (14/10/2011).

Menurut Hasanuddin, pemanggilan Panglima TNI dan Bais diperlukan untuk mendapatkan keterangan dari pengaman wilayah teritorial Indonesia ini. Komisi I perlu mendengar keterangan dari TNI terkait hal ini.

"Kita kumpulkan data dulu lebih lengkap versi pemerintah. Karena yang akan kita hadapi kan negara lain," imbuhnya.

Padahal sebelumnya, TB Hasanuddin sendiri yang menyebut telah terjadi pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia. Berdasarkan data di lapangan miliknya, disebutkan adanya masalah baru dalam MoU antara team Border Committee Indonesia dengan pihak Malaysia. Garis batas itu diubah dengan menempatkan patok-patok baru yang tak sesuai dengan peta tua tersebut di atas.

"Dan akibat kelalaian team ini, Indonesia akan kehilangan 1.490 Ha di wilayah Camar Bulan, dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu," terang Hasanuddin beberapa waktu lalu.

Menurut Hasanuddin, saat ini MoU itu belum diratifikasi oleh Indonesia sehingga pemerintah bisa membatalkannya dan melakukan perundingan ulang. Namun ternyata meskipun Indonesia belum meratifikasi MoU tersebut, Malaysia sudah melakukan pencaplokan di wilayah tersebut.

"Sebagai catatan walaupun belum diratifikasi tapi ternyata pemerintah Malaysia telah membuat tempat wisata di Tanjung Datu. Taman Negara Tanjung Datu dan proyek Penyu," imbuhnya.

Menkopolhukam Djoko Suyanto langsung membantah hal tersebut. Djoko meminta bukti adanya bangunan tersebut ditunjukkan.

"Coba tunjukkan di mana. Kalau kita tidak tahu, gimana saya bisa bilang itu benar atau tidak," tutur Djoko dalam konferensi pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (10/19).

(her/rdf)


Berita Terkait