Reshuffle Harus Bisa Benahi Kerja Birokrat Yang Melempem

Jakarta - Reshuffle atau pergantian posisi kabinet, diharapkan tidak hanya dilihat dari sisi politik. Inti dari reshuffle adalah bagaimana mengganti posisi menteri yang tidak mampu, diganti oleh yang mampu, dan bisa menjalankan program dengan baik. Bukan hanya sekadar adu keras suara dan sandera antar partai politik.

"Isu reshuffle hanya menjadi mainan petarung elit politik di Setgab. Tidak menyentuh jantung masalah yaitu reformasi birokrasi. Bukan hanya korupsi, birokrasi kita lambat dan tidak akuntabel," ujar pengamat politik UGM, Arie Sudjito kepada detikcom, Kamis (13/10/2011) malam.

Arie menilai reshuffle harus jadi motor penggerak reformasi birokrat. Menteri baru yang terpilih harus membuat gebrakan di kementeriannya masing-masing. Jangan sampai reshuffle hanya mainan politik belaka. Ini yang harus dipecahkan, bukan malah menambah wakil menteri baru.

"SBY pernah mengeluh seruan besarnya soal program 100 hari tidak bisa dijalankan secara cepat oleh kementerian. Ini menunjukan birokrasi lelet. Kita butuh menteri yang kredibel, cerdas, dan berani melakukan gebrakan di dalam. Jika dia tidak berani ya tetap birokrasi akan tetap lamban," bebera Arie.

Arie menjelaskan birokrat sudah menjadi rezim tersendiri. Tidak hanya di pusat, di tingkat kabupaten dan kota pun masalah birokrasi sama buruknya. Bupati dan Walikota kadang tidak berani menghadapi Sekretaris Daerah dan jajaran birokrat karir di bawahnya. Menteri pun banyak yang tidak berkutik menghadapi dirjen-dirjen serta pejabat birokrat di bawahnya.

"Takut tidak dituruti. Takut diboikot. Ini yang harus digebrak. Kalau ada yang kerja tidak benar ya harus dipecat. Menteri harus berani pecat birokrat karir yang cuma menghambat reformasi birokrasi," tegas Arie.

Arie pun berharap setelah reshuffle menteri-menteri bisa bekerja dengan baik. Bukan karena takut oleh presiden dan takut direshuffle, tetapi karena sadar dia bekerja karena tuntutan rakyat.

(rdf/rdf)