"Besok jam 16.00 WIB kita akan berangkat. Tim ada 6 orang dipimpin Abdul Hakim Naja," ujar anggota Komisi II DPR, Ramadhan Pohan saat dihubungi wartawan, Kamis (13/10/2011).
Ramadhan sendiri akan ikut dalam tim tersebut. "Kita ingin mengecek langsung soal perbatasan kita yang katanya dicaplok. Perdebatan jangan hanya di Jakarta, makanya kita Komisi II akan ke sana untk memastikan laporan Pak TB Hasanuddin itu benar atau tidak," terangnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan akibat kelalaian team ini, Indonesia akan kehilangan 1.490 Ha di wilayah Camar Bulan, dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu," terang TB Hasanuddin.
Menurut Hasanuddin, saat ini MoU itu belum diratifikasi oleh Indonesia sehingga pemerintah bisa membatalkannya dan melakukan perundingan ulang. Namun ternyata meskipun Indonesia belum meratifikasi MoU tersebut, Malaysia sudah melakukan pencaplokan di wilayah tersebut.
"Sebagai catatan walaupun belum diratifikasi tapi ternyata pemerintah Malayasia telah membuat tempat wisata di Tanjung Datu. Taman Negara Tanjung Datu dan proyek Penyu," imbuhnya.
Menkopolhukam Djoko Suyanto langsung membantah hal tersebut. Djoko meminta bukti adanya bangunan tersebut ditunjukkan.
"Coba tunjukkan di mana. Kalau kita tidak tahu, gimana saya bisa bilang itu benar atau tidak," tutur Djoko dalam konferensi pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (10/19).
Menurut Djoko, dalam membicarakan masalah di wilayah perbatasan, harus menggunakan data yang benar-benar detail. Djoko mengaku sama sekali belum mendapatkan informasi mengenai adanya bangunan Malaysia tersebut.
(her/rdf)











































