Proses Reshuffle terlalu Panjang Bak Sinetron

Jakarta - Wacana reshuffle sudah cukup lama bergulir dan menjadi konsumsi publik. Tidak heran jika kemudian ada yang menilai proses reshuffle ini seperti adegan-adegan dalam sinetron yang terdiri dari beberapa babak.

"Kalau menurut saya, proses reshuffle ini terlalu lama atau panjang bergulir dan juga terlalu panjangnya proses yang dipertontonkan presiden. Ini bak sinetron atau drama yang terdiri dari beberapa babak," kata peneliti politik dari The Indonesian Institute, Hanta Yuda, dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (13/10/2011).

Dia menambahkan, karakteristik SBY adalah sangat memperhatikan setiap proses, seolah ingin sempurna dan melibatkan publik. Namun di kacamata Hanta, output dari proses tersebut terbukti tidak terlalu menggembirakan hasilnya.

"Nah itu, SBY tersandera oleh 'permainan' sendiri, karena terlalu lama. Panjangnya proses ini justru memberi ruang atau celah bagi manuver atau intervensi politik (terutama dari partai) yang justru akan mereduksi kekuasaan prerogatif presiden sendiri," tutur Hanta.

Kerugian dan lamanya isu reshuffle bergulir adalah munculnya spekulasi yang akan semakin liar karena ketidakjelasan parameter yang digunakan dalam evaluasi atau reshuffle. Jika parameternya kinerja, presiden sebenarnya sudah punya instrumen/unit kerja (UKP4), sehingga semestinya hal itu yang jadi basis utama.

"Tetapi itu tidak dibuka ke publik. Sementara prosesnya dibuat seolah-olah terbuka dan 'ingin' melibatkan publik," lanjut Hanta.

Selain hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), presiden juga memiliki pakta integritas yang menjadi kontrak para menteri ketika diangkat. Dengan demikian, semua instrumen sudah ada semua. Tapi Hanta tidak begitu yakin, dua parameter itu yang dominan menjadi pertimbangan SBY saat melakukan reshuffle.

"Keyakinan saya, seperti pengalaman dua kali reshuffle di periode sebelumnya. Aspek politis justru paling kentara. Aspek politis lebih dominan yang menyebabkan tarik ulur dan lamanya proses di setiap reshuffle," tuturnya.

Dia melihat, presiden mempertimbangkan perimbangan kekuatan partai-partai di parlemen serta mengakomodasi keinginan para pengendali partai. "Jadi kalau ada menteri yang masih disokong kuat oleh partainya, apalagi kalau sang menteri orang kuat atau pengendali di partai, maka kecil kemungkinan kena reshuffle kendati pun bermasalah secara kinerja atau akseptabilitas dari publik," papar Hanta.

Sebelumnya dalam jumpa pers di kediamannya, SBY mengatakan kabinet yang dibentuk semacam kabinet kerja. Idealnya, mengingat reshuffle adalah hak prerogatif presiden, namun dalam politik riil ada etika koalisi dan kewajiban yang harus dilakukan.

"Karena itu meminta pandangan pemimpin parpol koalisi. Meski dari parpol, tapi punya kapabilitas, integritas dan rekam jejak yang baik," kata SBY.

(vit/fay)