"Yang ditemukan Tim Komisi I itu kan patoknya digeser, bukan rusak. Dan pergeseran perhitungan. Kok pemerintah kita sudah-sudah mengibarkan bendera putih, dan mengakui asumsi Malaysia bahwa itu batas alam. Padahal peta kita zaman kolonial yang lebih asli lebih murni," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2011).
Priyo menambahakan, dirinya mendukung semua langkah-langkah temuan di Komisi I DPR perihal patok Camar Bulan dan Tanjung Datu. Karena itu pula, pimpinan DPR menyetujui kunjungan lapangan dari Komisi I dan II untuk melacak kembali daerah-daerah perbatasan yang patoknya digeser.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Priyo mengaku mendengar tim negosiator RI mengalah hanya karena masalah batas alam. "Saya pikir perlu dikoreksi kembali siapa negosiator kita itu," imbuh dia.
Dia berharap, pemerintah melakukan upaya aktif di perbatasan dengan mendirikan daerah perekonomian baru. Untuk kegiatan itu pasti butuh biaya, dan dia yakin DPR akan menyetujui anggaran untuk itu.
"Pasti menyetujui untuk menaikkan anggaran itu. Pemerintah seharusnya usul karena mereka yang tahu masalah ini. Anggarannya kecil saya nggak tahu berapa. Kan pemerintah bisa ajak sektor-sektor swasta untuk bangun kawasan itu," tambah Priyo.
Seperti diberitakan, dari hasil kunjungan kerja, Komisi I DPR menemukan Malaysia telah mencaplok wilayah RI di Kalimantan Barat. Di Camar Bulan, tanah RI hilang 1.400 Ha dan di Tanjung Datu pantai RI hilang 80.000 meter persegi. Namun pemerintah sudah menyampaikan sangkalan ada wilayah RI di Camar Bulan dan Tanjung Datu yang hilang. Kendati patok perbatasan digerus abrasi, namun tidak ada koordinat batas wilayah yang berubah.
(vit/nwk)










































