"Reshuffle itu hak prerogatif presiden. Dan sesuai kontrak politik kalau mau me-reshuffle pasti partai koalisi diajak bicara. Tapi sampai hari ini belum," ujar Tifatul sambil tersenyum.
Hal ini disampaikan Tifatul menanggapi isu reshuffle kabinet yang tinggal menunggu hari. Hal ini disampaikan Tifatul di sela-sela acara gala dinner Menteri Kelautan dan Perikanan, Menhan, Menkominfo, dan Menkokesra, dengan pejabat Kabupaten Belitung di Tanjung Pandan, Belitung, Rabu (12/11/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tifatul adalah salah seorang penggagas kontrak politik PKS dengan SBY. Ia yakin SBY tak akan pernah melanggar kontrak politik tersebut. "Saya ketua tim 5 yang membuat kontrak politik dan itu biasa saja. Sampai sekarang juga belum ada yang dilanggar," lanjut Tifatul.
Namun ia tetap akan mematuhi anjuran Setneg. Utamanya tidak keluar negeri dan mengambil kebijakan strategis sebelum pelantikan menteri baru. "Semua menteri dan semua lembaga non-kementerian mendapat surat agar tidak keluar kota dan tidak mengambil kebijakan strategis," tandasnya.
(van/lrn)











































