Politisi PD Prihatin Vonis Bebas Pengadilan Tipikor Ditanggapi Sinis

Jakarta - Anggota Komisi III DPR, Didi Irawadi, mengaku prihatin dengan banyaknya tanggapan sinis terhadap vonis bebas Pengadilan Tipikor Bandung untuk kasus Walikota nonaktif Bekasi, Mochtar Mohammad. Sebab, setiap putusan pengadilan harus tetap dihormati.

“Kalau semuanya sudah sebagaimana kaidah-kaidah dan aturan yang seharusnya, tentu putusan ini harus dihormati,” kata Didi melalui telepon, Rabu (12/10/2011).

Namun, politisi Partai Demokrat ini mengingatkan harus dikaji lebih jauh apakah penyebab vonis bebas itu. Apakah karena lemahnya dakwaan atau kurang pahamnya majelis hakim yang menangani perkara tersebut secara utuh.

“Dari segi KPK, ini harus menjadi peringatan untuk introspeksi tentang penanganan kasus yang didakwakan. KPK harus introspeksi lagi apakah rumusan dakwaannya harus diperbaiki atau tidak,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat ini.

Selain itu, perlu ditinjau lagi bukti-bukti yang diajukan KPK. Apakah bukti-bukti tersebut sudah kuat untuk mendakwa seseorang yang diduga terlibat tindak korupsi.

“Namun kalau sebaliknya tidak memenuhi kaidah dan aturan, maka segera lakukan evaluasi menyeluruh, baik oleh KPK atau pengadilan Tipikor,” imbuhnya.

Kasus Mochtar ini menjadi perkara pertama di KPK yang divonis bebas oleh hakim. Sedangkan dalam catatan Pengadilan Tipikor Bandung, kasus Mochtar menjadi kasus ketiga yang diputus tidak bersalah. Sebelumnya Pengadilan Tipikor Bandung membebaskan Wakil Wali Kota Bogor, Achmad Ru'yat dan Bupati Subang, Eep Hidayat.

Terdakwa kasus korupsi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) on-line Cilacap, Oei Sindhu Stefanus juga divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah.

(feb/lh)