Jelang Reshuffle, SBY Minta Menteri Tak Buat Kebijakan Strategis

Jakarta - Sekjen DPR mendapatkan surat dari Mensesneg Sudi Silalahi. Dalam surat itu, menteri-menteri dilarang membuat kebijakan strategis sampai ada penunjukan menteri baru.

Surat itu diterima Sekjen DPR, Nining Indra Saleh hari ini dan diserahkan ke pimpinan DPR.

"Iya, ada surat edaran dari pak Sudi. Kalau tidak salah Pak Sudi yang teken, bahwa semua Ketua atau Menteri dilarang membuat kebijakan sampai dengan penunjukkan menteri yang baru," ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat dihubungi wartawan Rabu (12/10/2011).

Menurut Marzuki, menteri-menteri dilarang membuat kebijakan baru tersebut misalnya soal pengangkatan deputi di Kementerian terkait.

"Misalnya mengusulkan ganti deputi. Ganti deputi kan usulkan ke Setneg, nanti Setneg yang memproses. Nah itu yang tidak boleh," terangnya.

Dalam surat itu tidak dijelaskan kapan penunjukan menteri baru akan dilakukan. Surat itupun tidak ditujukan kepada DPR tetapi Sekjen DPR, karena Sekjen DPR masih dibawah Setneg.

"Nggak tahu, Sekjen kan kaitannya dengan lembaga dan itu ada di bawah Sesneg," imbuh politisi Demokrat ini.

Seperti diketahui, reshuffle menteri tidak akan lama lagi dilakukan. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad sudah dikabari Mensesneg Sudi Silalahi terkait kepastian reshuffle kabinet. Reshuffle akan diputuskan akhir pekan ini.

"Kemungkinan Sabtu atau Minggu, reshuffle sudah hampir pasti selesai seluruhnya. Kita para menteri sudah dikontak Mensesneg untuk tidak bepergian jauh apalagi ke luar negeri," ujar Fadel kepada detikcom.

Jelang reshuffle sejumlah nama yang disebut akan menempati posisi menteri menggantikan menteri yang lama kian beredar. Sejumlah nama yang disebut-sebut yakni Kepala BKPM Gita Wiryawan, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip , dan Ketua Umum Federasi SPSI Niaga Andi Gani Nena Wea.

(her/gun)