Itu 'Pagar' bukan 'Tembok'

Den Haag - Mahkamah Internasional secara formal dan konsisten menyebut wall (tembok), bukan fence (pagar). Di luar sidang, Israel gigih mengingkari 'tembok', antara lain melalui Netanyahu.Selama berlangsungnya proses perkara tembok Israel sejak awal tahun ini, tidak sekalipun mahkamah menggunakan terminologi 'pagar' seperti diklaim pihak Israel. Mahkamah secara konsisten dalam sidang maupun teks tertulis (dokumen) menyebut bangunan yang diperkarakan itu sebagai tembok.Kata 'pagar' beredar di luar sidang dan bersumber dari pihak Israel. Mantan PM Israel Benyamin Netanyahu, yang kini dalam kabinet Sharon menjabat sebagai Menkeu, dalam wawancara dengan televisi Belanda (programa Nova) Jumat malam atau Sabtu (10/7/2004) dinihari WIB, kembali bersikeras dengan klaim 'pagar' itu."It's not a wall, it's a fence, itu bukan tembok, itu pagar. Dan itu tidak berdiri di atas wilayah Palestina," kata Netanyahu.Netanyahu bahkan menambahkan bahwa bangunan itu adalah movable fence (pagar yang dapat dipindahkan). Namun demikian, tokoh Likud itu tidak bisa menjaga konsistensi klaim 'pagar', sebagaimana konsistensi mahkamah menyebut 'tembok' selama proses perkara. "Lima persen dari bangunan itu adalah tembok yang seluruhnya dibangun di atas wilayah kami sendiri," ujar dia.Menurut Netanyahu, selebihnya adalah pagar yang dibangun di atas wilayah yang diperselisihkan satu sama lain antara Israel dan Palestina. Perselisihan itu, kata dia, harus diselesaikan melalui perundingan-perundingan politik. Mahkamah tidak berwenang menangani perselisihan itu. "Yang tidak bisa diperselisihkan lagi adalah hak Israel untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan barbar yang terus berulang-ulang," tambah dia. Lebih lanjut Netanyahu memaparkan, bahwa putusan mahkamah itu jumlahnya mencapai 60 halaman. Menurut Netanyahu, dari putusan setebal itu mahkamah hanya menyebut kata teror satu kali, dalam satu baris kalimat. Padahal, kata dia, ada seribu warga Israel dibunuh melalui serangan bom bunuh diri. "Itu sudah cukup menunjukkan betapa mahkamah tidak adil dan dipolitisir. Hal itu menguatkan apa yang sebelumnya telah kami dan banyak negara demokratis lainnya menduga, yakni bahwa mahkamah tidak berwenang menangani perkara ini, karena mahkamah telah dipolitisir dan tidak adil," demikian Netanyahu. (es/)