Akil menceritakan biasanya warga perbatasan sudah memulai kegiatannya sejak terbit matahari. Warga di perbatasan lebih memilih menyeberangi tapal batas ke Malaysia untuk menjual hasil usahanya, alasannya praktis, jarak tempuh yang lama dan medan yang berat bila menjual ke kota terdekat di Kalbar.
"Setibanya di perbatasan, itu para aparat pangkat sersan sudah hapal dengan ritme masyarakat," kata hakim konstitusi Akil Mochtar di kantornya, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kepada wartawan, Rabu (12/10/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau tidak memberi ya ditahan barang 4 jam. Tapi, dengan waktu 4 jam, sarang burung walet telah menyusut senilai lebih dari Rp 5 juta. Masyarakat otomatis tidak ada pilihan," terang Akil menceritakan kisahnya saat menyambangi perbatasan Kalbar beberapa waktu lalu.
Akil mengaku banyak mendapat keluhan terkait perangai buruk oknum aparat yang suka memalak warga setempat. Tidak sedikit yang harus merelakan kehilangan uang banyak demi dapat menjual sarang burung walet.
"Kalau ditanya melanggar apa kok sampai harus ngasih setoran, ya tidak ada aturan yang dilanggar. Kalau kata aparat, masa ada uang lewat kami tidak dikasih," kisah Akil menirukan ucapan oknum aparat.
Karena risiko lebih besar bila menjual ke kota-kota terdekat di Kalbar yang memakan waktu tempuh berjam-jam dan dengan jalan berliki, warga perbatasan lebih memilih menjual ke tengkulak di Malaysia.
"Inilah nasib warga perbatasan, serba susah," tutur juru bicara MK ini.
Solusinya adalah membangun infrastuktur jalan dan prasarana lain. Namun itu memerlukan dana yang sangat besar. Alhasil, kemiskinan menjadi pemandangan di depan mata.
"Mereka itu kan serambinya Indonesia. Tapi, yang terjadi malah dijadikan halaman belakang," tutup Akil yang pernah mencalonkan diri menjadi Gubernur Kalbar namun tak berhasil ini.
(asp/nwk)











































