KPK Periksa Plt Bupati Teluk Wondama

Jakarta - Setelah sempat absen, Plt Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Zeth Barnabas, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap Kemenakertrans.

"Zeth Barnabas, Plt Bupati Teluk Wondama, diperiksa sebagai saksi kasus suap Kemenakertrans," kata Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, ketika dihubungi wartawan, Rabu (12/10/2011).

Selain Zeth, KPK juga memanggil dua orang saksi bernama Maftukh dan Agus Rasmanto. Zeth telah tiba di kantor KPK. Zeth yang mengenakan jas warna gelap tidak memberikan komentar kepada wartawan.

Pada Jumat 7 Oktober 2011, KPK sebelumnya telah memanggil Zeth Barnabas. Namun, yang bersangkutan tidak hadir. KPK juga sebelumnya telah memeriksa sejumlah pejabat derah seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mimika Dominggus Robert Mayaut, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Teluk Wondama Sanudju.

Teluk Wondama merupakan daerah penerima proyek PPID. Keterlibatan pejabat daerah terungkap ketika tersangka membeberkan kepada penyidik KPK tentang peran mereka.

Tersangka Nyoman dan Dadong Irbarelawan pernah mengatakan pembahasan program Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kawasan Transmigrasi pada 9 Agustus lalu mengundang seluruh daerah penerima. Pertemuan itu membahas teknis DPPID Transmigrasi untuk 19 kabupaten berbiaya Rp 500 miliar pada APBN-Perubahan 2011.

Daerah penerima DPPID Transmigrasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan adalah Kabupaten Sarolangun (Rp 24,6 miliar (M)), Ogan IIir (Rp 10 M), Bengkulu Utara (Rp 76,7 M), Mesuji (Rp 57,89 M), Kapuas (Rp 17,2), Pulang Pisau (Rp 33 M), Paser (Rp 30,3 M), Buol (Rp 41,68 M), Tojo Una-Una (Rp 10 M), Pinrang (Rp 7 M), Takalar (Rp 18 M), Wajo (Rp 30 M), Muna (Rp 20 M), Bima (Rp 20 M), Maluku Tengah (Rp 30 M), Mimika (Rp 15 M), Keerom (Rp 20 M), Manokwari (Rp 22 M), dan Teluk Wondama (Rp 16 M).


(fjr/aan)