LP3ES & LSI Bantah Telah Diintervensi Pihak Asing

Jakarta - Para pollster (pelaku survei) ramai-ramai membantah tudingan Menteri Negara/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie bahwa apa yang dilakukan oleh spolster ini telah diintervensi oleh pihak asing.Menurut para pollster yang antara lain Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan Lembaga Survei Indonesi (LSI), keberadaan donatur asing hanyalah berpartisipasi pada masalah pendanaan, bukan substansi apalagi isi hasil survei para kandidat capres.Demikian tanggapan Direktur LSI Syaiful Muzani dan Direktur LP3ES M. Husein di Hotel Mandarin Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (9/7/2004), yang juga dihadiri oleh Pirac, Hamid Basyaib, dan pengamat politik Indra J. Piliang."Penanggung jawab hasil survei adalah LP3ES kerjasama dengan NDI, UNDP, itu hanya partner yang setara, sehingga tidak ada yang bisa diintervensikan," kata Husein. Ia menjelaskan, NDI ini adalah lembaga internasional dengan menggunakan metode quick count yang sudah diuji keakuratannya dalam 2 dekade dan diujicobakan ke 20 negara, dan hasilnya akurat.Husein menambahkan, hasil quick count itu tidak diarahkan untuk menguntungkan capres tertentu karena pengambilan data itu berasal dari TPS-TPS yang berada di seluruh Indonesia.Husein juga menjelaskan bahwa penelitian yang menggunakan metode quick count ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh suatu konsorsium yang terdiri atas LP3ES, Freedom Institute, NDI, dan UNDP. Masing-masing memberikan biaya, yakni untuk Freedom Institute Rp 1 milyar, NDI US$ 50 ribu, dan UNDP US$ 200 ribu.Sementara itu Syaiful Muzani mengatakan bahwa pemberian dana ini sebenarnya tidak akan terjadi apabila LSM lokal mampu menggali dana secara mandiri. Namun karena tidak ada kemampuan, maka menjalin kerjasama dengan LSM asing."Pernyataan Kwik Kian Gie adalah pernyataan nasionalisme kuno yang tidak proporsional," tambah Muzani.Menyinggung soal kedatangan Jimmy Carter, "itu atas undangan KPU, dan kebetulan dia adalah pendiri Partai Demokrat di AS. Jadi tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat yang didirikan oleh SBY. Ya mungkin karena kebetulan saja namanya sama, Partai Demokrat," komentar Muzani. (wrs/)