Tim Sukses Wiranto: Hentikan TNP, Usir Pemantau Asing

Jakarta - Tim Sukses Independen Wiranto-Solah, Ridwan Saibi, meminta KPU menghentikan Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) karena sangat menyesatkan. Ridwan juga meminta agar pemerintah mengusir pemantau-pemantau pemilu asing karena keberadaan mereka tidak sekedar memantau, tapi juga melakukan berbagai macam intervensi.Demikian dikatakan Ridwan di Hotel Sahid Jaya Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (9/7/2004). "Stop penggunaan TI dan usir pemantau-pemantau asing," katanya.Menurut Ridwan, penggunaan TNP itu dapat mempengaruhi petugas pengawas pemilu dan saksi-saksi TPS serta tim sukses capres. Hal ini antara lain karena tim sukses capres melihat kandidat yang didukungnya kalah, lalu mereka malas-malasan untuk melakukan tugas seperti penghitungan ulang dan lain-lain karena sudah mengetahui siapa yang masuk putaran kedua.Ridwan yang juga tokoh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menuduh ada permainan saat meng-entry data pada TNP, sehingga data-data yang masuk menjadi tidak akurat dan menguntungkan salah satu capres tertentu yaitu SBY dan Megawati, sedangkan Wiranto selalu berada di urutan ketiga. Padahal berdasarkan pantauan yang dilakukan Ridwan, pada angka yang ke 100 juta pemilih, Wiranto berada pada urutan kedua setelah SBY, sehingga masuk pada putaran kedua meskipun selisih suaranya dengan Megawati hanya berkisar 1 juta. Sayangnya Ridwan tidak mengungkapkan berapa angka persis yang diperoleh berdasarkan hitungannya.Ridwan optimistis bahwa Wiranto tetap berpeluang masuk ke putaran kedua dan Mega akan disusul dalam perolehan suara. Hanya saja, menurutnya, entah kenapa KPU bermain-main dengan tidak memasukkan semua data, sehingga Megawati berada pada posisi kedua.Ridwan menduga apabila semua data dimasukkan, maka akan terjadi pemerintahan yang stagnan. Hal ini dikarenakan Megawati kini masih menjabat sebagai presiden, dan apabila hasil TNP itu dimasukkan semua, para pendukungnya akan mengalami ketidaksiapan mental karena sudah tahu bahwa jagonya kalah. "Penyebab lainnya, kita belum punya tradisi seperti itu," tambah Ridwan. Sementara itu, mantan anggota KPU dalam pemilu 1999 Hadi Djoyo Nitimihardjo mempertanyakan penggunaan metode quick count yang digunakan oleh lembaga survei seperti LP3ES karena akurasinya masih bisa dipertanyakan. Apalagi peneliti LP3ES tidak memahami ilmu statistik dan dasar-dasar penelitian sehingga hasilnya sangat menyesatkan. (wrs/)