Priyo Setuju TB Hasanuddin Pakai Istilah Pencaplokan Camar Bulan

Jakarta - Pemerintah membantah keras pernyataan anggota TB Hasanuddin soal pencaplokan wilayah RI di Camar Bulan, Kalimantan Barat oleh Malaysia. Namun Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso setuju dengan apa yang disampaikan anggota Komisi I DPR itu.

Menurut Priyo, pemerintah seharusnya tidak perlu reaktif dan terkesan membela diri. Semestinya, pemerintah menjadikan temuan di lapangan sebagai alat pemecut untuk bernegosiasi dengan Malaysia.

"Saya tetap mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan Pak TB dengan bahasa yang keras itu, pencaplokan," kata Priyo usai rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (11/10/2011).

"Agar pemerintah berdiri yang tegas mengenai masalah ini karena memang ada pergeseran-pergeseran itu," lanjut politisi asal Partai Golkar itu.

Priyo mengingatkan, persoalan tapal batas negara adalah hal yang sensitif bagi rakyat Indonesia. Karena itu Priyo berharap pemerintah bisa menjadikan temuan DPR ini sebagai warning.

"Jadi selama ini kita, saya menyampaikan, pemerintah sepertinya menjadikan tabal batas sebagai business as usual, seperti hal yang biasa-biasa saja," kata Priyo.

Seperti diberitakan, dari hasil kunjungan kerja, Komisi I DPR menemukan Malaysia telah mencaplok wilayah RI di Kalimantan Barat. Di Camar Bulan, tanah RI hilang 1.400 Ha dan di Tanjung Datu pantai RI hilang 80.000 meter persegi.

Mendagri Gamawan Fauzi menolak penggunaan istilah mencaplok. Dia menegaskan bahwa Indonesia dan Malaysia masih melakukan perundingan terkait wilayah perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu.

"Saya menyarankan jangan buru-buru, jangan kita sebut itu mencaplok. Karena kita kan setiap saat berunding dengan Malaysia. Ini juga pernah kita bahas tahun 1978 di semarang. Jadi apa betul itu dicaplok, karena tiap perundingan-perundingan Indonesia dengan Malaysia itu ada jadwal-jadwalnya tiap tahun," ucap Gamawan kemarin.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Linggawati Hakim mengatakan, wilayah perbatasan laut RI-Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, memang belum jelas. Di bagian Laut Cina Selatan itu, antara RI-Malaysia baru ada perjanjian Landas Kontinen 1969.
Belum ada perjanjian Laut Wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Perundingan dengan Malaysia soal Laut Wilayah dan ZEE di Tanjung Datu baru akan dilaksanakan 16-18 Oktober mendatang.

Sementara, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengaku heran atas adanya pemberitaan pencaplokan Tanjung Datu dan Camar Bulan. Menurut dia, koordinat perbatasan kedua negara di wilayah itu tidak ada yang berubah.
(ken/vit)