DPR Desak Pemerintah Prioritaskan Permasalahan Tapal Batas

Jakarta - Pimpinan DPR telah menerima laporan Komisi I DPR terkait pencaplokan wilayah Camar Bulan dan Tanjung Dattu di Kalimantan Barat. DPR mendesak pemerintah untuk memprioritaskan persoalan tapal batas.

"Kita tantang pemerintah agar mau merubah paradigma soal tapal batas. Tapal batas harus jadi prioritas," kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2011).

Pemerintah diminta untuk menindaklanjuti temuan Komisi I DPR terkait masalah itu. Menurut Priyo, temuan Komisi I DPR harus menjadi peringatan bagi pemerinah dalam menyikapi persoalan perbatasan.

"Selama ini, saya bisa menyampaikan tapal batas seolah menjadi hal biasa oleh pemerintah. Padahal, kalau ada temuan harusnya jadi pemecut bagi pemerintah. Masalah ini sensitif untuk rakyat, Saya dukung apa yang disampaikan TB Hasanuddin," kata wakil ketua DPR yang membidangi Polhukam ini.

Menurut Priyo, kondisi masyarakat Indonesia di perbatasan sangat memprihatinkan dibanding masyarakat negara tetangga. Pemerintah diminta untuk menyelesaikan persoalan sosial tersebut.

"Masyarakat setempat tertatih-tatih dibandingkan tetangga Malaysia. Kalau malam hari, di sana berpendar cahaya, di kita gelap. Anggaran manajemen perbatasan juga kurang, ini yang perlu kita ubah," papar dia.

(her/aan)