PDIP Sepakat Pengesahan RUU Intelijen dengan Syarat

Solo - PDIP menegaskan akan menyetujui pengesahan RUU Intelijen menjadi UU. PDIP mengambil sikap itu setelah di dalam RUU tersebut dipastikan tidak mengandung pasal-pasal yang mengganggu kebebasan publik.

"PDIP setuju disahkan dengan syarat masalah penahanan, penangkapan dan penyadapan tidak termasuk di dalamnya. Sejauh ini telah kami pastikan clear dari ketiga hal tersebut," ujar Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Solo, Selasa (11/10/2011).

Dia yakin ketiga hal tersebut tidak akan lagi dibahas dan dimasukkan dalam UU yang akan disepakati. Namun jika nantinya masalah itu kembali dipersoalkan, PDIP akan mengambil langkah tegas untuk menolaknya.

"Prinsipnya, jangan sampai ada peraturan yang melanggar demokrasi dan kebebasan publik. Kami dari PDIP punya pengalaman pahit di masa lalu mengenai pelanggaran hak-hak sipil seperti itu. Karenanya kami akan menolak peristiwa seperti kembali terjadi sekarang," ujarnya.

Seperti diketahui, DPR menggelar rapat paripurna hari ini untuk membahas tiga hal. Salah satunya adalah mengambil keputusan untuk pengesahan RUU Intelijen yang telah disetujui pemerintah dan Komisi I DPR.

Sebelumnya 9 fraksi di Komisi I telah sepakat dengan RUU Intelijen Negara tersebut. Selanjutnya tinggal pengambilan keputusan paripurna untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi UU.

(mbr/fay)