"Lho seharusnya yang melakukan reaksi cepat seperti itu, dengan membantah-bantah seperti itu, justru pihak Malayasia karena mereka yang kita tuding mencaplok. Ini kenapa justru pemerintah kita yang segera mereaksi," ujar Tjahjo kepada wartawan di Solo, Selasa (11/10/2011).
Dia menyayangkan sikap reaktif beberapa menteri, atas temuan Komisi I DPR mengenai pencaplokan wilayah hukum Indonesia oleh pihak Malaysia. Menurutnya seharusnya Pemerintah terlebih dulu mengklarifikasi temuan DPR itu dengan meminta data temuan yang ada di tangan DPR.
"Belum melakukan klarifikasi tapi ini Menkopolhukam, Mendagri dan lain-lainnya sudah buru-buru mengeluarkan bantahan. Kenapa tidak terlebih meminta data dari DPR dengan mengagendakan pertemuan bersama. Tidak mungkin DPR asbun (asal bunyi-red). Pasti ada data valid tentang itu," ujarnya.
Sebelumnya Menko Polhukam Djoko Suyanto mengaku heran atas adanya pemberitaan pencaplokan Tanjung Datu dan Camar Bulan. Menurut dia, koordinat perbatasan kedua negara di wilayah itu tidak ada yang berubah.
Pemerintah membantah telah terjadi pencaplokan wilayah. Pemerintah menegaskan, patok batas RI-Malaysia di Tanjung Datu dan Camar Bulan tidak ada yang memindahkan. Patok itu ada yang hilang terkena abrasi dan ada yang masih di tempatnya namun dalam kondisi rusak.
(mbr/fay)











































