PKS: Undang MK Agar Ada Solusi Jumlah Capim KPK

Jakarta - Kebuntuan sempat terjadi antara Komisi III DPR dan pemerintah kemarin soal jumlah calon pimpinan KPK. Pemerintah yang diwakili oleh Menkum HAM Patrialis Akbar menyatakan ada 8 nama capim KPK yang mesti diseleksi. Namun sebagian fraksi di Komisi III meminta 10 nama.

Rapat Dengar Pendapat pun terpaksa ditunda hingga pekan depan. Beberapa fraksi seperti Partai Demokrat dan PKS meminta waktu agar bisa berkonsultasi dengan pimpinan fraksi masing-masing terkait hal ini. Sementara PKS mengusulkan Komisi mengundang Mahkamah Konstitusi untuk mencari jalan keluar tersebut

“Fraksi PKS yang mengusulkan penundaan ini. Kami melihat perlu cooling down untuk mencari titik temu dari dua pendapat yang berbeda. Di samping itu, menkumHAM, selaku ketua pansel capim KPK, juga tidak bisa memberikan keputusan untuk menerima 10 nama. Sebagai wakil pemerintah, Menkum HAM perlu berkonsultasi dengan presiden terkait perbedaan yang ada di DPR terkait jumlah capim KPK yang dikirim ke DPR,” kata anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Djamil.

Hal itu disampaikannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2011).

Karena perbedaan itulah, Nasir mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi dipanggil untuk mendapatkan solusi yang jelas. “Saya mengusulkan agar pimpinan komisi III meminta agar pimpinan DPR mengundang Mahkamah Konstitusi dan pemerintah untuk mencari solusi dari kerumitan hukum,” ujarnya.

Nasir juga membantah penundaan pengambilan keputusan jumlah capim KPK berkaitan dengan isu reshuffle. Menurutnya, penundaan dilakukan agar ada kesepakatan yang bulat diantara fraksi-fraksi.

“Jadi penundaaan ini tidak ada kaitannya dengan isu reshuffle kabinet. Fraksi PKS punya tanggung jawab untuk menjaga kebersamaan agar keputusan bisa bulat. Tapi kalau sudah diupayakan tidak sepakat ya akhirnya voting,” imbuhnya.



(feb/lrn)