Komisi I DPR: Ada Bangunan Milik Malaysia di Tanjung Datu

Jakarta - Tanjung Datu diklaim sebagai kawasan status quo. Namun data di lapangan menunjukkan adanya bangunan kawasan Tanjung Datu Nasional sudah lebih dari 5 tahun. Dan diduga bangunan itu milik Malaysia.

"Ya memang status quo, harusnya dijaga dong jangan sampai ada kegiatan orang lain. Ini data di lapangan menunjukkan sudah menjadi kawasan Tanjung Datu Nasional, kemudian proyek penyu dan Travel to Paradise Tanjung Datu," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2011).

Politisi PDIP ini mengaku tidak memegang data kapan kawasan Tanjung Datu Nasional didirikan. Namun berdasarkan laporan ada patroli Diraja Malaysia yang mengklaim wilayah itu menjadi wilayah Kerajaan Malaysia.

"Kalau dilihat dari bangunannya sudah lebih dari 5 tahun," imbuhnya.

Sementara itu, Hasanuddin mengungkapkan wilayah itu adalah status quo, dasar hukumnya berdasarkan peta Belanda Van Dodrn tahun 1966, peta Sambas Borneo N.120.

"Nah ternyata sekarang patoknya diubah hingga 3,3 km," terangnya.

Hasanuddin menjelaskan, di Camar Bulan, Indonesia kehilangan wilayah 1.500 hektar, sedangkan di kawasan Tanjung Datu Indonesia kehilangan wilayah sebesar 800 meter garis pantai.

Pihaknya, lanjut Hasanuddin, menyimpulkan dari hasil investigasi yakni ada kesalahan besar dari Tim Border Committee (terdiri dari Kemlu, Kemendagri, Bakosurtanal dan Dinas Topografi). Tim itu tidak mengikuti peta-peta yang ada atau ada kelalaian atau mungkin ada kesengajaan.

Hasanuddin menyesal dengan kesalahan Tim Border Committee di perbatasan. Namun dia telah menghubungi tim itu untuk memperdalam masalah itu.

Ke depannya, Hasanuddin menuturkan, Kemlu akan mengadakan pertemuan dengannya dan Tim Border Committee itu. Waktu pertemuan akan segera dilakukan.

"As soon as possible, makin cepat makin baik," demikian Hasanuddin.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, membantah jika ‎wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu telah dicaplok oleh Malaysia karena masih daerah status quo. Menurutnya permasalahan tersebut akan dibahas dalam perundingan Indonesia-Malaysia akhir tahun ini.

"Sebetulnya deerah itu masih dalam satus quo. Yang sedang dirundingkan antara pihak Malaysia dan Indonesia. Jadi tidak benar daerah itu dicaplok oleh Malaysia," kata Purnomo saat menerima detikcom di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra III/8, Jakarta Selatan, Minggu (9/10) malam.




(nik/ndr)