PD: Reshuffle Soal Kinerja, Bukan Kontrak Politik

Jakarta - Partai Demokrat (PD) menyatakan bahwa reshuffle yang akan segera diumumkan presiden SBY didasarkan pada kinerja menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Kontrak politik bukan dasar melakukan rehuffle tersebut.

"Kontrak politik atau komitmen yang pernah ada bukanlah segalanya. Tentu masa 2 tahun yang telah berjalan menjadi bahan evaluasi dalam mengambil keputusan reshuffle nantinya," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin kepada detikcom, (9/10/2011).

Menurut anggota komisi hukum DPR ini reshuffle bertujuan untuk memperbaiki kinerja kabinet yang berujung pada upaya mewujudkan kepentingan rakyat. Oleh karenanya evaluasi tersebut berlaku juga untuk menteri baik yang berbasis dari partai politik maupun tidak.

"Bahwa kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap kementerian harus digunakan sepenuhnya hanya untuk rakyat. Tidak ada yang lebih penting di atas kepentingan rakyat," terangnya.

Oleh karena setiap menteri yang direshuffle harus menerima dengan lapang dada. Semua perbaikan tersebut menurutnya demi untuk meningkatkan pengabdian kepada rakyat.

"Seluruh jajaran Kementerian ke depan juga harus siap menjalani peran dan mandat yang lebih people-oriented atau lebih berorientasi untuk kepentingan rakyat," imbuhnya.

(her/asp)