Dalami Kabar Pencaplokan Wilayah Camar Bulan, DPR akan Panggil Mendagri

Dalami Kabar Pencaplokan Wilayah Camar Bulan, DPR akan Panggil Mendagri

- detikNews
Minggu, 09 Okt 2011 20:36 WIB
Dalami Kabar Pencaplokan Wilayah Camar Bulan, DPR akan Panggil Mendagri
Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin menyampaikan informasi pencaplokan wilayah RI di Camar Bulan, Kalimantan Barat oleh Malaysia. Untuk mendalami kabar tersebut, DPR berencana memanggil Mendagri.

"Saya kira ada TNI, ada Mendagri, yang ditugaskan untuk mengurusi masalah perbatasan, jadi kita tunggu saja. Nanti dalam perjalananya pasti akan mengundang Mendagri untuk menanyakan tentang informasi bahwa ada pergeseran wilayah," kata Ketua DPR Marzuki Alie.

Hal itu disampaikan dia usai diskusi bertajuk 'Realistiskah KPK Dibubarkan?' yang digelar di RM Bumbu Desa, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2011).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun pemanggilan Mendagri belum bisa dipastikan waktunya. Sebab pimpinan DPR menyerahkan pada komisi yang terkait.

"Ada komisi I, komisi II nanti kan bisa ditanyakan langsung," imbuh politisi Demokrat ini.

Marzuki menolak jika masalah perbatasan tersebut dikaitkan dengan kesejahteraan TNI yang bertugas di perbatasan. "Saya kira yang namanya perbatasan ya nggak ada kaitannya, ada penanggung jawabnya," sambung dia.

Sengketa terus berulang kok seperti tidak ada solusi? "Kan perjalanan bangsa ini panjang harusnya ditentukan. Perlu duduk bersama," lanjut Marzuki.

Seperti diberitakan, dari hasil kunjungan kerja, Komisi I DPR menemukan Malaysia telah mencaplok wilayah RI di Kalimantan Barat. Di Camar Bulan, tanah RI hilang 1.400 hektar dan di Tanjung Datu pantai RI hilang 80.000 meter persegi.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Linggawati Hakim mengatakan, wilayah perbatasan laut RI-Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, memang belum jelas. Di bagian Laut Cina Selatan itu, antara RI-Malaysia baru ada perjanjian Landas Kontinen 1969. Belum ada perjanjian Laut Wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Perundingan dengan Malaysia soal Laut Wilayah dan ZEE di Tanjung Datu baru akan dilaksanakan 16-18 Oktober mendatang. Sementara itu KBRI di Kuala Lumpur juga akan melakukan penyelidikan.

(vit/nwk)


Berita Terkait