"BUMN, BUMD dan lembaga-lembaga perizinan rawan korupsi. Itu harus dipelototi, harus diawasi. Saya pernah iseng-iseng bertanya, 'katanya benar BUMN jadi ATM pejabat'. Pejabatnya bilang, 'itu susah pertanyaanya pak'. Berarti benar kan?" kata Bibit dalam dikusi Lembaga Penegak Hukum dan Strategi Nasional (LPHSN).
Diskusi bertajuk 'realistiskah KPK dibubarkan' digelar di RM Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2011). Hanya saja Bibit tidak menyebut pejabat mana yang dia maksud.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mulai dari praktek mark-up nilai proyek hingga pertanggungjawaban fiktif atas hasil pelaksaannya.
"Misalnya tebal jalan 10 cm, dibuat cuma 8 cm, bedanya 2 cm. Tapi kalau dikali ratusan kilometer, sudah gemuk itu. Ada pertanggungjawaban fiktif dan mark-up. Ini permainan korupsi semacam itu," beber Bibit.
(vit/lh)











































