SBY Harus Dorong DPR Bekerja Lebih Giat

Jakarta - Mengoptimalkan tiga tahun sisa pemerintahannya untuk percepatan pembangunan, Presiden SBY tidak cukup dengan merombak susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Melainkan harus lebih menunjukan ketegasan terhadap parlemen agar juga meningkatkan produktifitas.

Ketegasan bagaimana yang harus Presiden SBY terapkan dalam kapasitas sebagai Kepala Negara kepada DPR?

"Internal DPR harus disuruh lebih giat lagi bekerja," jawab Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, di Kantor Formappi, Jl Matraman Raya, Jakarta Timur, Minggu (9/10/2011).

"(Program kerja pemerintah -red) Jangan lagi tersandera oleh partai politik," sambungnya.

Berdasar hasil evaluasi Formappi mengenai dua tahun DPR, didapati bahwa kinerja lembaga legislatif tersebut merosot. Bahkan capaiannya dan kinerjanya per Oktober 2011 lebih buruk dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Kinerja DPR makin merosot dan makin kehilangan kepercayaan masyarakat," ujar Sebastian.

Indikator evaluasi yang dipakai Formappi adalah target Prolegnas 2011 yang terdiri dari 70 RUU dan 23 RUU yang belum DPR selesaikan pada 2010. Per Oktober 2011, dari 93 RUU tersebut hanya 12 yang telah selesai disahkan sebagai UU.

"Itu pun yang luncuran dari Prolegnas 2010. Tidak ada yang merupakan target Polegnas 2011," papar Sebastian.

Sedangkan evaluasi periode sama pada 2010 menunjukan produktivitas yang 'lebih baik', yaitu 15 UU yang mampu DPR hasilkan. Meski lebih baik, tapi sebenarnya masih sangat jauh di bawah target capaian minimum yaitu 24 UU per tahun.

Padahal berbagai agenda studi banding ke luar negeri untuk keperluan penyusunan UU terus berlangsung, meski mengundang kontroversi. Bila DPR masih merasa memerlukan kepercayaan masyarakat, maka mereka harus segera memperbaiki diri.

"Di tahun pertama mungkin karena belum berpengalaman, masih dimaklumi. Tapi ini sudah tahun kedua. Ini tidak bisa dibiarkan," tegas Sebastian.

(rdf/lh)