Formappi Temukan Dugaan Praktek Mark-up dalam Banggar DPR

Jakarta - Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) menduga ada praktek mark-up yang dilakukan Badan Anggaran DPR untuk setiap nilai anggaran program kerja yang diajukan pemerintah dalam RAPBN. Selisih antara nilai anggaran yang pemerintah ajukan dengan yang DPR setujui itu yang kemungkinan menjadi 'ruang' mafia anggaran.

Demikian salah satu temuan hasil evaluasi Formappi terhadap kinerja dua tahun DPR. Hasil evaluasi dipaparkan oleh Koordinator Formappi, Sebastian Salang, di Kantor Formappi, Jl Matraman Raya, Jakarta Timur, Minggu (9/10/2011).

"Evaluasi yang kami lakukan, kami menduga sengaja ada ruang gelap yang bisa dipermainkan mafia anggaran," ujar Sebastian Salang.

Berdasar hasil evaluasi, Formappi mendapati bahwa ada kecenderungan DPR memberi persetujuan nilai anggaran lebih besar dari yang pemerintah ajukan. Misalnya di dalam RAPBN tahun 2011 pemerintah mengajukan dana Rp 1,202 triliun oleh DPR malah menyetujui Rp 1,229 triliun yang artinya terjadi penggelembungan sebesar Rp 27,5 triliun.

"Demikian pula semua alokasi anggaran dalam belanja pemerintah pusat, dinaikkan oleh DPR. Kecuali alokasi untuk pembayaran bunga utang dan bantuan sosial," tambah Sebastian.

Formappi menilai, menaikkan alokasi anggaran yang diajukan pemerintah dan menambah alokasi dana yang tidak diminta adalah indikasi bahwa DPR tidak taat pada asas efisiensi dan cenderung menghambur-hamburkan keuangan negara.

"Ini yang disinyalir menjadi lahan bagi permainan mafia," tambahnya.

Untuk mencegah para mafia anggaran beroperasi, Formappi meminta seluruh dokumen perencanaan terkait APBN harus dibuka kepada masyarakat. Mulai dari perencanaan, alokasi, hingga rapat-rapat antar DPR dengan pemerintah harus dapat dipantau.

"Harus berani dibuka semua. Jadi terlihat program dan anggaran pemerintah dalam suatu proyek ini masuk akal atau tidak. Sehingga bisa terus diawasi," kata Sebastian


(rdf/lh)