.webp)
"Klaim seperti itu harus ada juga pembuktian sumbernya dan bagaimana bisa terjadi. Harus didukung data teknik, pemetaannya, kawasan atau pun titik yang sudah disepakati apa betul berubah. Kami akan menyelidiki dulu," kata Atase Penerangan KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia, Suryana, saat dihubungi detikcom, Minggu (9/10/2011).
Dia menambahkan, informasi yang keluar dari DPR tentu bukan informasi yang main-main. Karena itu harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang mendalam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika setelah diteliti memang benar ada wilayah RI yang diambil akan segera dilakukan komunikasi dengan Malaysia. Tapi KBRI di Malaysia memilih tidak gegabah dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu.
"Kalau benar tentu akan kita tanyakan ke Malaysia, kalau tidak benar ya tidak perlu ada komunikasi untuk menanyakan itu," lanjut Suryana.
Dia menambahkan hari ini delegasi RI akan datang ke Malaysia sebab besok akan digelar pertemuan antar Menlu kedua negara. Mereka akan membicarakan berbagai kerja sama kedua negara.
Seperti diberitakan, dari hasil kunjungan kerja, Komisi I DPR menemukan Malaysia telah mencaplok wilayah RI di Kalimantan Barat. Di Camar Bulan, tanah RI hilang 1.400 Ha dan di Tanjung Datu pantai RI hilang 80.000 meter persegi.
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Linggawati Hakim mengatakan, wilayah perbatasan laut RI-Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, memang belum jelas. Di bagian Laut Cina Selatan itu, antara RI-Malaysia baru ada perjanjian Landas Kontinen 1969. Belum ada perjanjian Laut Wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Perundingan dengan Malaysia soal Laut Wilayah dan ZEE di Tanjung Datu baru akan dilaksanakan 16-18 Oktober mendatang.
(vit/nwk)
