Nasir Djamil Yakin PKS Aman dari Reshuffle

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini bahwa partainya tetap aman dalam pemerintahan SBY. Sebab, ada kesepakatan antara PKS dan SBY bahwa soal reshuffle kabinet harus dikomunikasikan terlebih dulu. Dan hingga saat ini, katanya, PKS belum melakukan pembahasan khusus soal perombakan kabinet dengan SBY.

"Kalau tidak dipanggil, itu aman berarti. Yang dipanggil-dipanggil itu yang tidak aman," ujar Ketua DPP PKS, Nasir Djamil kepada wartawan usai menghadiri pernikahan putri Tifatul di Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (8/10/2011) malam.

Nasir tampak optimis SBY tidak akan me-reshuffle kursi menteri PKS tanpa adanya komunikasi antara keduanya. Namun, jika memang terjadi sebaliknya, Nasir meminta SBY untuk menaati kesepakatan awalnya dengan PKS.

"Kita kembali ke kesepakatan awal, semua harus dikomunikasikan. Bukan kesepakatan partai, tapi memang kesepakatan bersama. Kalau ada yang diganti, harus dikomunikasikan," tuturnya.

"Saya yakin SBY akan tetap pada kesepakatan awal," imbuh Nasir.

Di sisi lain, jika reshuffle benar-benar dilakukan, Nasir berharap agar SBY berani menyampaikan alasannya ke publik. Hal ini dinilai penting agar publik mengetahui dengan jelas kebaikan dan keburukan menteri-menteri yang di-reshuffle.

"Juga harus dipublikasikan, supaya publik bisa tahu, menteri itu jelek, karena apa. Harus disampaikan ke publik, jangan disembunyikan, harus dijelaskan mengapa dia mengganti si A, mengganti si B. Tidak boleh sembunyi di balik hak prerogatif," ucapnya.

Sementara terkait pernyataan Sekjen PKS, Anis Matta yang menyebut isu reshuffle kabinet lebih berorientasi kepada pengaturan 'logistik' untuk Pemilu 2014, Nasir menyebutnya sebagai pendapat pribadi, bukan institusi PKS secara keseluruhan. Nasir meminta agar hal tersebut tidak diartikan sebagai perlawanan terhadap SBY.

"Kalaupun ada pernyataan-pernyataan dari fungsionaris PKS, itu bisa dianggap personal, bukan mewakili institusional PKS. Tidak kemudian di era demokrasi sekarang, orang tidak boleh mengkritik dan sebagainya," terangnya.

"Jadi presiden itu harus melihat institusional, jangan personal. Kalau saya berpendapat berbeda misalnya, dengan partai, ya SBY dan teman Demokrat harus melihat institusi kepartaian," tandas Nasir.



(nvc/lrn)