Fahri yang juga anggota Komisi III DPR ini menilai, Busyro bermimpi saat mengusulkan idenya itu.
"Mana ada lembaga independen. Dia mimpi kali," ujar Fahri saat dihubungi wartawan Jumat (7/10/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Busyro disorientasi dalam demokrasi. Demokrasi itu artinya menguatkan lembaga yang merupakan representasi dari rakyat. DPR adalah representasi rakyat karena dipilih rakyat," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengusulkan agar DPR sebagai lembaga politik tidak dilibatkan dalam proses seleksi pimpinan lembaga antikorupsi. Langkah itu penting dilakukan guna menghindari politisasi dalam proses seleksi KPK.
"Itu untuk yang akan datang. Agar DPR jangan menjadi sasaran terus menerus untuk politisasi proses seleksinya," kata Busyro saat dihubungi detikcom, Jumat (7/10).
Nantinya, seleksi pimpinan KPK bisa digelar lembaga independen yang diisi oleh orang-orang yang kredibel. Namun DPR tetap dilibatkan dalam hasil akhirnya, untuk mengesahkan siapa saja yang terpilih menjadi pimpinan KPK.
"Iya sebagai penghormatan wakil rakyat formil," tuturnya.
(her/rdf)










































