Golkar Juga Punya Kontrak dengan Presiden, Tak Ikut Campur Reshuffle

Jakarta - Tak hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki kontrak dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Partai Golkar juga mengklaim punya kontrak politik dengan SBY. Kendati memiliki kontrak politik, namun Golkar tak mau ikut campur soal reshuffle.

"Berapa menterinya (yang akan direshuffle) kita serahkan Presiden. Golkar sendiri ada kontrak politik antara ketum dengan Presiden, entah khusus atau tidak," kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10/2011).

Golkar tidak tertarik untuk mencari tahu apakah ada partai lain yang mendapat kontrak politik serupa dengannya. Yang jelas soal reshuffle, Golkar serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Partai berlambang pohon beringin ini sabar menanti apakah menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II dikurangi atau justru akan ada kursi tambahan.

"Semua pihak jangan merasa berdebar-debar. Apalagi merasa dapat angin mau jadi ternyata nggak jadi malah jantungan," sambung Priyo.

Dia menegaskan, Golkar tidak akan ikut campur dalam reshuffle kabinet lantaran soal ini hak prerogatif presiden. Reshuffle berbeda dengan penentuan Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Bank Indonesia (BI), Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau penentuan Panglima TNI, Kapolri, BI, KPK, MA, dan MK, Presiden kami minta khusus berunding dengan DPR. Khusus kabinet, sepenuhnya wewenang Presiden. Harapannya bersentuhan dengan peningkatan kinerja," ucap Priyo.


(vit/nwk)