PKS 'Jualan' Pembubaran KPK Tak Akan Laku

Jakarta - PKS mengklaim pelontaran wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penuh dengan hitung-hitungan. Mereka meyakini kritik yang mereka lempar akan membawa dampak elektoral saat pemilu. Namun 'jualan' pembubaran KPK ini dinilai tak akan laku.

"Kalau dulu di 2008 mengusung Soeharto untuk 'jualan' tidak bisa disamakan dengan KPK. Kasus Soeharto mungkin berbuah pada insentif elektoral, dapat pindahan suara dari Jateng dan Jatim. Tapi kalau diperhatikan, yang terjadi adalah pendukung kelompok kritis dan menengah meninggalkan PKS. Jadi ada yang datang dan pergi. Istilahnya trade off," tutur Manager Public Affairs Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Jumat (7/10/2011).

Dia menuturkan, kebanyakan konstituen PKS adalah kalangan menengah berpendidikan. Mereka umumnya antipati dengan 'jualan' Soeharto yang dinilai cenderung otoriter kala memimpin Indonesia selama 32 tahun.

"Ada yang antipati dengan 'jualan' Soeharto. Pemilih yang tinggal di desa dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah-lah yang membeli jualan PKS. Ini konteksnya beda dengan KPK. KPK itu kan lembaga produk reformasi dan didukung masyarakat Indonesia dari berbagai macam lapisan," papar Burhanuddin.

Ketika KPK menggulirkan isu tidak populer dan sampai pada pembubaran KPK, maka akan direspons negatif oleh pemilih Indonesia dari berbagai segmen pemilih. 'Jualan' ini akhirnya merugikan PKS.

"PKS kan awalnya jualan anti korupsi. Tapi ketika muncul wacana pembubaran KPK maka ini bertentangan dengan jualan dasar PKS. Ini bertentangan khitah lahirnya PKS," imbuh pria berkacamata ini.

Ketika PKS menelorkan isu sensitif tanpa melihat karakteristik konstituennya, maka hanya jadi blunder atau kesalahan besar. Hal ini tentu akan merugikan kepentingan elektoral.

"Lebih baik PKS lanjutkan sikap kritis pada KPK. Jangan masuk ide pembubaran, tapi dari sisi profesionalitas KPK. Kalau itu yang dijual saya kira banyak yang mendukung," ucap Burhanuddin.

Sekjen PKS, Anis Matta kemarin mengatakan sikap PKS yang keras kepada KPK justru akan berbuah manis pada Pemilu 2014. Menurut Anis, pada tahun 2008, PKS juga mengangkat isu tidak populis dengan mengelu-elukan Soeharto.

Banyak yang menilai dengan mengangkat hal tersebut PKS akan turun perolehan suarannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. PKS dapat tambahan 12 kursi, dan 8 kursi dari 12 itu berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

(vit/ndr)