Demokrat: PKS Terlalu Mengganggu

Jakarta - Di antara sesama anggota Setgab Koalisi, politisi PKS paling 'produktif' melansir tanggapan yang cenderung negatif mengenai reshuffle kabinet. Tanggapan yang dilansir sehingga sudah sampai pada tingkatan terlalu mengganggu.

Demikian ujar Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, dalam diskusi bertajuk 'Reshuffle, Pemberantasan Korupsi dan Kesejahteraan Rakyat'. Diskusi yang diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) itu berlangsung di Galleri Cafe Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2011).

"Sepertinya PKS yang terlalu mengganggu sampai menyebut reshuffle untuk kepentingan logistik 2014," ujar Ramadhan.

Menurutnya, pilihan kota kasa yang dipakai politisi PKS tidak mencerminkan bahwa mereka bagian dari koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Padahal sudah jelas ada tiga orang kader PKS yang duduk sebagai menteri dalam KIB II.

"Saya tidak mengerti cara berpolitik PKS. Bahasanya keras, menantang dan mengancam. Bahkan PKS jauh lebih keras dari PDIP yang oposisi," ujar mantan jurnalis ini.

Ramadhan menegaskan, tidak mempermasalahkan kritik terhadap pemerintahan. Namun akan lebih kontruktif bila kritik disampaikan dalam kata-kata yang santun dan disertai dengan usulan solusi.

"Saya kira bukan sikap negarawan dan tidak patut ditiru. Apa manfaatnya PKS dengan gaya komunikasi yang frontal?" tegasnya.

Apakah itu bukan bagian strategi PKS menaikkan nilai tawar kadernya di hadapan Presiden SBY?

"Kita tidak mengerti apa maunya, kenapa kasar begitu. Kalau mau pergi (hengkang dari Setgab Koalisi), silakan," ujarnya.

Tudingan bahwa reshuffle kabinet bertujuan untuk keperluan pemenuhan logistik parpol menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014, disampaikan oleh Anis Matta. Belakangan Sekjen DPP PKS itu menyatakan reshuffle kabinet bukan jaminan perbaikan kinerja pemerintahan hanya membuat kegaduhan politik.

Anis kemudian membandingkannya dengan praktek yang berlaku pada era Soeharto. "Dulu jaman Soeharto, ngangkat menteri cuma ditelpon. Dia jadi menteri dan tidak di-reshuffle selama lima tahun," ujarnya.

Namun di sisi lain dia juga menyatakan PKS tidak gentar menghadapi reshuffle kabinet. Sebab antara PKS dan Presiden SBY memiliki kesepakatan khusus yang lain dari pada anggota lain Setgab Koalisi.

"Kita aman, karena kita punya kontrak khusus dengan SBY. Kita punya kontrak 'spesial dua telor'. Kita buka kalau nanti ada reshuffle (terhadap menteri dari PKS), jadi kita lihat saja ada reshuffle atau tidak," ujar Anis.

(her/lh)