"Pemilukada menjadi ajang bagaimana sumber kebijakan dikondolidasikan untuk menguras anggaran, politik uang dan memobilisasi birokrasi. Penguasa lokal akan berkongsi dengan dengan pengusaha spesialis APBD," kata peneliti ICW Abdullah Dahlan dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2011).
Dalam riset terakhir ICW, kasus persekongkolan para elite lokas itu terlihat di Pilkada Pandeglang, Banten dan Pilkada Kota Jayapura. Di kedua tempat tersebut, momen pilkada dibajak elite lokal untuk kepentingan kelompok masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk memperbaikinya, ICW pun meminta perubahan-perubahan mendasar dalam praktik Pilkada seperti penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara transparan dan diverivikasi berbagai pihak. Juga cuti panjang bagi incumbent yang hendak maju kembali menjadi calon peserta pilkada.
"Yang tidak kalah penting adanya ketentuan yang tegas soal dana bantuan sosial hibah dan praktik sumber daya publik untuk peserta tertentu," tegas Abdullah.
(Ari/lia)











































