"Sepenuhnya reshuffle hak prerogatif presiden. Tidak ada partai yang bisa menekan," kata anggota dewan pembina Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok saat dihubungi detikcom, Kamis (6/10/2011).
Mubarok menjelaskan meski ada partai yang menyatakan memiliki kontrak politik, namun itu tidak berlaku mutlak dalam urusan reshuffle.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadi, lanjut Mubarok, bisa saja nanti ada menteri dari partai koalisi termasuk PD juga yang jatah menterinya diganti oleh profesional atau dari partai lainnya.
"Kami lebih senang menteri dari profesional. Karena itu menteri dari PD pun kalau kinerjanya tidak meyakinkan silakan diganti, tentu dengan yang profesional, bukan dengan menteri dari partai lain," tuturnya.
Dalam waktu dekat Presiden SBY akan melakukan reshuffle. Sejumlah menteri yang kinerjanya kurang akan diganti. Namun hingga kini belum diketahui menteri siapa saja yang akan diganti.
(ndr/vit)
