Rombak Kabinet, SBY Tak Tersandera Parpol Koalisi

Jakarta - Memang benar ada kontrak koalisi antara Presiden SBY dengan partai politik untuk mendukung pemerintahannya. Namun hal itu bukan faktor penyandera dalam perombakan susunan kabinet.

"Kesan bahwa Presiden SBY terkekang atau tersandera oleh parpol, sesungguhnya bualan belaka," ujar Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, kepada wartawan, Rabu (5/10/2011).

Sepengetahuannya, jalannya roda pemerintahan dua tahun terakhir sepenuhnya berada dalam kendali duet SBY-Boediono. Capaian yang ada di lapangan, juga berkat olah manejerian dan kepemimpinan para menteri bersangkutan di kementeriannya masing-masing.

"Kontribusi politik pada ihwal ini hampir tidak ada," sambung guru besar Universitas Airlangga ini.

Hampir tidak adanya kontribusi partai politik dalam kabinet amat wajar. Sebab kontrak koliasi lebih berkenaan dengan kiprah fraksi dari setiap partai politik anggota koalisi dalam menjalankan peran di parlemen, bukan di dalam kabinet.

"Efektivitas koalisi adalah tentang kiprah fraksi-fraksi anggota koalisi di parlemen. Bukan di kabinet," tegas Daniel.

Perbedaan partai politik sebagian besar anggota KIB II, juga tidak membuat suasana kerja menjadi penuh rivalitas atau saling jatuh menjatuhkan. Berbeda dengan 'nasib' Fraksi Partai Demokrat di parlemen.

"Boleh jadi Fraksi Demokrat kerap dikeroyok di parlemen, bahkan sesekali dipermalukan. Kami tidak punya cerita begitu di kabinet. Di kabinet Presiden SBY adalah bos-nya. Mulai dulu begitu dan akan selalu begitu," papar Daniel.

Beberapa pihak menilai, susunan baru KIB II akan sangat berbeda dibanding yang lama. Yaitu tetap sangat mengakomodir 'aspirasi' dan 'kepentingan' parpol anggota koalisi.

Dasar alasannya adalah, bahwa kebersamaan di parlemen akan tercermin berupa kebersamaan dalam pemerintahan. Urusan ini yang diyakini membuat Presiden SBY tidak leluasa atau tersandera dalam menyusun ulang kabinet yang dia pimpin.

(lh/rdf)