Punya Kontrak Khusus, PKS Yakin Kadernya Luput dari Reshuffle

Jakarta - Rupanya ada kontrak khusus antara PKS dengan Presiden SBY mengenai power sharing. Kontrak itu jadi jaminan keamanan posisi kader PKS dalam Kabinet Indonesia Bersatu II dari reshuffle kabinet.

Mungkin karena jaminan itu pula, hingga kini Presiden SBY belum mengajak petinggi PKS membicarakan reshuffle kabinet. Selama tidak ada pembicaraan, maka tidak ada alasan bagi PKS kuatir kadernya dicopot dari KIB II.

"Sepanjang tidak ada pembicaraan bilateral, saya anggap PKS tidak punya masalah," kata Sekjen PKS, Anis Matta, usai upacara peringatan HUT ke-66 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/10/2011).

Meski belum diajak membicarakan membicarakan reshuffle kabinet, PKS tidak merasa ditinggalkan Presiden SBY. Penyebabnya, ada kontrak khusus dalam pakta koalisi antara PKS dengan Presiden SBY yang merupakan jaminanannya.

"Kita punya kontrak tersendiri dengan beliau. Kita rasa nyaman dengan kontrak khusus itu dan kita pegang itu," ujar Anis.

Dia tidak bersedia merinci materi kontrak khusus mengenai power sharing antara PKS saat sepakat berkoalisi dengan Presiden SBY. Namun yang pasti, parpol lain anggota koalisi tidak memilikinya.

"Kecuali kalau kontrak dilanggar, ini lain. Kalau ada reshuffle yang menyangkut PKS, saya akan buka itu," pesan Anis.

Proses pemberian dukungan PKS terhadap pasangan SBY-Boediono, dalam Pilpres 2009 makan waktu terlama dan seolah penuh drama. Dokumen kesepakatan baru bisa ditandangani pada menit terakhir menjelang pendeklarasian resmi pasangan SBY-Boedino di Sabuga ITB, Bandung, pada Mei 2009.

(lh/feb)