Aksi Demo Warnai Pernas AIDS IV di Yogya

Yogyakarta - Aksi demo mewarnai Pembukaan Pertemuan Nasional (Pernas) AIDS IV di Yogyakarta. Mereka menolak dualisme kepemimpinan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan Kemenkes dalam menanggulangi HIV/AIDS di Indonesia.

Puluhan aktivis LSM dan relawan peduli AIDS menggelar aksi demo di lobi Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Senin (3/10/2011). Para peserta aksi tergabung dalam Konsolidasi Masyarakat Sipil Penanggulangan HIV & AIDS (KOMAS-AIDS).

Aksi pertama di gelar di depan pintu masuk ruang pertemuan. Namun oleh panitia, mereka di larang masuk ruangan tempat acara berlangsung. Massa pun kemudian menggelar aksi di teras atau di depan pintu lobi hotel.

Dalam aksinya mereka langsung membentangkan berbagai poster dan spanduk. Beberapa di antara bertuliskan "Jamin ARV (Antiretroviral drug-red) dengan APBD", "Anggarkan APBN untuk PMTCT (Preventing Mother to Child Transmission-red)", "Pekerja seks bukan kriminal", "Jangan potong rahim kami", "PSK adalah pekerja, akui, hormati, penuhi dan lindungi".

Sepanjang aksi berlangsung, tidak ada pengawalan ketat dari aparat kepolisian maupun satpam hotel. Mereka hanya mengatur agar tidak menggangu aktivitas kegiatan lainnya.

Koordinator aksi Aditya Wardhana kepada wartawan di sela-sela aksi mengatakan sampai saat ini komando penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia tidak jelas. Hal itu terbukt dari dualisme kepemimpinan dua lembaga. Program STBP (Survey Terpadu Biologisa dan Perilaku) dari kemenkes dan SCP (Survey Cepat Perilaku) oleh KPA Nasional.

"Dualisme ini menunjukkan tidak jelasnya komando penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia," kata Aditya.

Selain dualisme kata Aditya, kondisi tersebut diperparah dengan tidak beranjaknya nalar pragmatisme di tingkat pemerintah di semua level mulai dari daerah hingga pusat yang justru dininabobokan oleh dana bantuan internasional. Di sisi lain, konfigurasi anggaran penanggulangan belum beranjak dari dominasi bantuan nasional daripada APBN atau APBD, dengan perbandingan 60 banding 40.

Data dari National AIDS Spending Assesment yang dikeluarkan dalam laporan pemerintah untuk UNGASS on AIDS mencatat pembelanjaan sebesar US$ 30,9 juta berasal dari dana bantuan asing dan US$ 19,8 juta dari dalam negeri.

"Fakta ini jelas menunjukkan komitmen politik anggaran negara dalam penanggulangan HIV dan AIDS masih jongkok," katanya.

Pihaknya menuntut peningkatan anggaran negara dan penerapan anggaran responsif gender untuk penanggulangan HIV dan AIDS. Program penanggulangan HIV dan AIDS selalu menempatkan perempuan pekerja seks sebagai yang tersalah. Padahal peran utama laki-laki selaku pembeli jasa seks nyaris dilupakan, sementara kriminalisasi dan diskriminasi terhadap pekerja seks terus berkembang.

"Selain, komunitas remaja sebagai kelompok umur dengan angka kasus positif HIV terbesar belum juga diakomodasi secara sistemik dalam kebijakan dan program penanggulangan HIV dan AIDS. Diskriminasi dan stigma terhadap kelompok ini masih sangat mudah ditemukan, baik di sekolah maupun di luar sekolah," ungkap dia.

(bgs/fay)