"KPK tidak boleh mengalah. Jangan sampai DPR mendikte. Penegak hukum tetap harus menjalankan fungsinya jangan mau diintervensi," tegas pengamat politik Iberamsjah kepada detikcom, Minggu (3/10/2011).
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menganggap arogan DPR sudah keterlaluan. DPR harusnya mengerti posisi KPK yang saat ini sedang memproses kasus yang melibatkan badan anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rapat konsultasi rencananya akan dilangsungkan Senin (4/10/) siang nanti. KPK diminta untuk tidak tunduk terhadap segala intervensi yang dilakukan DPR.
"Kalau mereka sudah minta kasus dimain-mainkan, keluar saja dari ruangan. Biar DPR tahu, kalau proses hukum tidak boleh dipermainkan politik kotor," tambahnya.
(ape/fiq)











































