"KPK tidak boleh surut untuk ungkap tuntas dugaan mafia anggaran di DPR. Kalau kelak dugaan itu memang itu terjadi maka akibat ulah segelintir oknum banggar tersebut maka bisa cemarlah seluruh DPR. Maka agar nama baik DPR tidak rusak, proses KPK harus didukung, kalau ternyata kemudian ada oknum yang bersalah jangan ragu seret ke meja hijau!" ujar Didi kepada detikcom, Senin (4/10/2011).
Didi mengatakan penundaan pemeriksaan pimpinan Banggar dianggap kurang bijak. Hal itu semakin memicu spekulasi negatif masyarakat pada banggar DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Komisi III DPR ini mendukung proses hukum yang dilakukan KPK. "Adalah penting pemanggilan KPK untuk klarifikasi suatu hal sehubungan penegakan hukum, apalagi ini dalam rangka klarifikasi tentang dugaan mafia anggaran pada beberapa oknum anggota banggar," tandasnya.
"Maka alangkah baiknya jika semua pimpinan Banggar memenuhi panggilan KPK. Semua warga negara dalam kondisi apapun dimintai keterangan oleh penegak hukum adalah wajib untuk mematuhi dan memenuhinya dan anggota DPR, harus menjadi contoh dan teladan bahwa mereka patuh pada hukum," tutupnya.
(ape/fiq)











































