.webp)
Peristiwa tersebut terlihat dalam diskusi 'Menakar Peluang dan Tantangan Rancangan Perpres tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi' di LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat (2/10/2011).
"Stigma buruk kepada penyandang difable masih terus ada. Kalau sedang menunggu kereta, sudah pegang tiket, namun tunarungu sering ketinggalan kereta. Seperti di Gambir, peronnya banyak. Mau tanya ke petugas, banyak yang tidak ditempat. Kalau sudah ketinggalan mereka bilang salah sendiri pergi-pergi sendirian," kata Koordinator Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Jaka Anom Yusuf.
Jaka mengatakan, beberapa waktu lalu ada tunanetra yang ketinggalan pesawat. Menurutnya yang membuat sedih bukanlah dari segi pemberitaan, tapi komentar pembaca yang menyakitkan.
"Yang membuat saya sedih bukan beritanya melainkan komentar pembaca. Seakan pembaca membuat stigma buruk bagi tunanetra," katanya.
Mendapat cerita itu, Sekjen Ombudsman Suhariyono tidak merespon terlalu banyak. Bahkan dia lebih memilih bercerita soal kekurangan keuangan lembaga tersebut.
"Anggaran Ombudsman hanya Rp 16 miliar. Institusi lain di atas Rp 100 miliar. KPK di atas Rp 150 miliar. Kementrian Pekerjaan Umum Rp 240 triliun. Diknas Rp 200 triliun. Tetapi jangan dibandingkan, tapi dilihat. Kami minta anggaran Rp 31 milir diberi Rp 16 miliar,“ kata Suhariyono.
"Sumber Daya Manusia kami tidak sampai 100, hanya 95 orang. Itu untuk diseluruh Indonesia. Perwakilan baru 7 didaerah. Itu nasibnya ngos-ngosan. Setahun ini sudah 1600 laporan masuk, kami memahami kesulitan ini," tandasnya.
Suhariyanto mengatakan, lembaganya sedang mengusahakan gedung baru. Saat ini baru ada ruangan diakasih di lantai dua Gedung Tipikor, Jl Rasuna Said, Kuningan.
"Kami minta gedung sendiri, sekarang baru dikasih 2 lantai di Gedung Tipikor di Rasuna Said. Kami usahakan, dapat memiliki gedung sendiri," katanya.
(nal/nal)
