SBY Minta Dewan Perubahan Iklim Perbaiki Koordinasi

Jakarta - Pelaksaan program mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mengutamakan perlindungan alam masih dinilai kurang ada koordinasi antara lembaga terkait. Padahal program itu merupakan agenda nasional yang sangat serius sebab bertujuan untuk mencegah memburuknya perubahan iklim global.

"Jangan kita merugi, gagal untuk mencapai yang lebih tinggi karena persoalan nasional. Ketika ada masalah, sudah ada rumahnya yaitu satgas REDD+, berdayakan itu. Jangan masing-masing merdeka seolah punya otoritas dan kewenangan sendiri-sendiri," ujar Presiden SBY.

Koreksi tersebut dia sampaikan dalam pembukaan rapat koordinasi Dewan Nasional Perubahan Iklim di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/9/2011). Peserta rapat antara lain adalah Wapres, Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menko Polkam Mendag, Menkes, Menhut, Menhub, Menteri LH, Kepala BPPT dan Ketua Lapan.

Presiden menyadari bahwa pelaksaan di lapangan tidak selalu lancar, namun semuanya harus dikelola bersama dengan baik. Terutama masalah koordinasi dan sinergi di antara kementerian, pemerintah pusat dengan daerah, relasi denngan dunia usaha dan civil sociaty yang bergerak di bidang lingkungan.

"Saya berharap ke depan masalah atau persoalan itu bisa kita atasi dengan baik. Jika ada perbedaan pandangan antara policy maker dan NGO, kembalikan kepada visi dan kebijakan dasar pembangunan berkaitan dengan perubahan iklim," wanti SBY.

Kebijakan dasar yang dia maksud adalah green ekonomi. Yaitu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan perkerjaan baik dan ekonomi terus tumbuh tanpa mengabaikan lingkungan ini.

"Saya berharap dewan perubahan iklim terus bekerja dan gigih memastikan semua kebijakan dan pelaksanaan pembangunan itu itu baik untuk ciptakan pertumbuhan. Jangan anggap ini kerja sambilan, ini kerja penting, ini," sambung SBY.

(lh/anw)