PKS Berharap Tambahan Jatah Menteri

Jakarta - Menjelang reshuffle, partai koalisi mulai menyimpan harapan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya berharap mendapat tambahan jatah menteri.

"Reshuffle sepanjang pengetahuan saya belum ada pembicaraan mengenai nama-nama. Tapi kalau dikurangi tidak mungkin, kalau ditambah malah mungkin sekali," ujar Sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2011).

PKS pun tak memilih menteri apa yang diberikan. PKS tak ingin memilih jabatan menteri karena menempatkan menteri adalah hak prerogatif presiden.

"Ya kira sebagai abdi negara yang melaksanakan amanah. Amanah itu tidak boleh dicari-cari," ujarnya.

Anggota Komisi V dari PKS ini secara khusus mendorong SBY agar mengganti Menteri Perhubungan (Menhub) dengan orang yang lebih kompeten.

"Kalau memang betul Pak Presiden melakukan reshuffle kami betul-betul menunjuk orang khususnya Menhub harus menjadi prioritas," dorongnya.

Namun ia membantah posisi Menhub yang saat ini dicita-citakan PKS. "Kalau PKS kritis pada sektor perhubungan tidak dalam konteks mengincar kementerian tersebut tapi semata-mata untuk perubahan mendasar di sektor perhubungan," tegasnya.

(rdf/rdf)